Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Dep/nr. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta Pemerintah agar tidak membuka rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mahasiswa UI Fakultas Kesehatan dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) di
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat Rapat Kerja dengan Kementerian Agama, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Foto: Runi/Man. Tambahan kuota jamaah haji tahun 1444 H/2023 M telah
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR RI lainnya, menerima kunjungan dari Presiden Republik Islam Iran H.E. Sayyed Ebrahim Raisi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Foto:
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto beranggapan RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang melakukan konstruksi hukuman mati bagi para
Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini. Foto: Bunga/nr. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (kiri) saat bertukar cenderamata usai memimpin BKSAP Day di Museum Rudana Ubud, Provinsi Bali. Foto: Bunga/nr. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan BKSAP Day yang bertempat
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengungkapkan, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif dalam menangani persoalan aset
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Munchen/nr. Komisi III DPR RI berpandangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang perlu segera dibahas dan disahkan. Menurut Anggota Komisi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dep/nr. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mempertanyakan penentuan nominal bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibebankan kepada para