PARLEMENTARIA, Boyolali – Tim Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kekurangan dan distribusi guru.

“Hari ini kami Komisi X DPR Panja Pendidikan 3T dan Daerah Marginal berkunjung ke wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Alhamdulillah, kami sudah meninjau tiga sekolah, yaitu SDN 1 Donohudan, SMPN 1 Ngemplak, dan SDN 1 Guli yang kondisinya sangat rusak parah,” ujar Ketua Tim Panja, My Esti Wijayati, usai pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan di Kantor Bupati Boyolali.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa dua sekolah, yakni SDN 1 Donohudan dan SMPN 1 Ngemplak, telah menjalankan program MBG. Ia menilai pelaksanaan program tersebut mendapatkan tanggapan positif dari para siswa.

“Dari pandangan siswa, semua mengatakan itu asyik, makanannya enak, dan mereka gembira,” tuturnya.

Meski begitu, Esti menyoroti belum meratanya pelaksanaan MBG, terutama di wilayah pedesaan. “Justru SD yang berada di wilayah dusun belum mendapat program tersebut. Sementara dua sekolah tadi termasuk wilayah perkotaan, tapi juga tetap membutuhkan. Ini harus jadi perhatian,” tambahnya.

Esti juga menerima laporan bahwa pelaksanaan MBG di salah satu SMA negeri di Jawa Tengah terhenti akibat kendala komunikasi antara vendor dan pihak pemerintah. “Ini perlu menjadi bahan kajian bersama untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa program MBG harus menyasar daerah-daerah yang paling membutuhkan. “Kami tetap mengusulkan agar MBG ini diberikan pada daerah yang sangat mendesak membutuhkan perbaikan gizi,” ujarnya.

Terkait infrastruktur, Esti menyoroti kondisi SDN 1 Guli yang mengalami kerusakan berat. “Sekolah tersebut sangat mengganggu proses belajar. Anak-anak harus berbagi ruangan dengan sekat guru, bahkan harus masuk bergantian pagi dan sore,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah berkomitmen memperbaiki sekolah tersebut melalui dana APBN Tahun 2025. Dalam aspek ketenagakerjaan, Esti juga mencatat persoalan kekurangan guru dan ketimpangan distribusi.

“Setiap tahun ada guru yang pensiun. Pertama, kita kekurangan guru, dan kedua, distribusi penyebarannya juga belum tertata dengan baik,” katanya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan pendataan secara rinci guna mengetahui daerah mana yang kekurangan atau kelebihan guru.

“Kami berharap Boyolali yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan dapat terus meningkatkan rata-rata lama sekolah. Kami di DPR RI siap mendukung dengan program-program pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Boyolali,” pungkasnya. •qq/aha