PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, melontarkan kritik pedas kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan BKKBN. Sorotan utamanya adalah tidak meratanya sebaran program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur.

“Saya mengapresiasi program GENTING karena ini program yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah gizi dan stunting. Tapi kenyataannya di lapangan, pelaksanaannya tidak merata. Kenapa Jawa Timur malah minim intervensi?” tegas Nurhadi saat menyampaikan pendapatnya dalam Raker Komisi IX kepada jajaran BKKBN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Nurhadi mengaku kecewa karena meskipun Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan angka stunting yang masih signifikan, tetapi alokasi program GENTING justru sangat terbatas di wilayah tersebut.

“Jawa Timur itu bukan daerah kecil. Populasinya besar, tantangannya nyata. Tapi kenapa program sebagus GENTING ini justru enggak terasa di sana? Ini menunjukkan ada yang keliru dalam perencanaan dan distribusi program,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Dalam rapat tersebut, Nurhadi juga mempertanyakan basis data dan metode pemetaan yang digunakan BKKBN dalam menentukan lokasi pelaksanaan program.

“Saya ingin tahu, data apa yang digunakan BKKBN dalam menentukan daerah sasaran? Apakah ada unsur kepentingan atau hanya fokus pada daerah-daerah yang mudah dijangkau dan dekat dengan pusat?” tanyanya.

Menurutnya, BKKBN harus berani melakukan koreksi dan terbuka terhadap kritik, agar program-program strategis seperti GENTING tidak sekadar menjadi proyek seremonial tanpa dampak riil.

“Jangan sampai ini jadi program elitis yang hanya bisa dinikmati daerah tertentu. Rakyat Jawa Timur juga punya hak yang sama untuk mendapatkan intervensi gizi,” ujarnya.

Nurhadi juga menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi ketat jalannya program GENTING agar implementasinya lebih adil dan tepat sasaran.

“Ini bukan soal sentimen daerah, ini soal keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kalau distribusinya timpang, maka hasilnya juga tidak akan menyeluruh. Kami akan kawal dan kalau perlu panggil ulang BKKBN untuk evaluasi menyeluruh,” tutup Nurhadi.

Rapat ini menjadi sorotan karena menunjukkan keseriusan DPR RI dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan keluarga dan intervensi gizi dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif antar daerah. •bia/rdn