PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, memberikan tanggapan tajam terkait data terbaru dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 60,3% dari total penduduk 285,1 juta jiwa pada tahun 2024, masih masuk dalam kategori miskin. Menurut Andi, data ini harus menjadi indikator serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan selama ini.

“Selama ini program pengentasan kemiskinan masih terlalu banyak mengandalkan bantuan langsung. Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025).

Andi menyoroti minimnya fokus pemerintah terhadap penyediaan pekerjaan, baik melalui industri formal maupun pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai bahwa UMKM justru merupakan solusi strategis dalam menurunkan angka kemiskinan, asalkan dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Selama ini pembinaan UMKM masih bersifat parsial. Harusnya pemerintah mendampingi sejak pengembangan SDM, produksi, hingga akses ke pasar,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Andi mendorong pemerintah untuk belajar dari negara-negara seperti Thailand, Singapura, bahkan Cina dan Jepang yang sukses mengembangkan konsep “One Village, One Product.” Ia menyebut bahwa pendekatan ini belum diterapkan secara sistematis di Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi program nasional dengan penguatan UMKM lokal. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya seharusnya memprioritaskan produk-produk lokal dari desa-desa.

“Kalau ingin benar-benar menurunkan kemiskinan, kita harus menyiapkan peta jalan yang jelas dalam mengembangkan potensi lokal. Sayangnya, sampai sekarang belum ada roadmap tajam terkait hal itu,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi seruan keras kepada pemerintah agar tidak lagi mengandalkan pendekatan karitatif semata, melainkan membangun kemandirian ekonomi rakyat melalui penciptaan kerja dan penguatan UMKM. •gys/aha