PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan bahwa pelaksanaan Open Government – Parliament (OG-P) di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang tidak boleh berhenti pada satu titik pencapaian. Menurutnya, semangat transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan harus terus diinternalisasi di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah.

“Ini never ending process. Bukan berarti ketika tujuan awal sudah tercapai lalu kita berhenti. Demokrasi dan keterbukaan harus terus dijalankan dan ditanamkan,” ujar Bramantyo kepada Parlementaria, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/04/2025).

Bramantyo menilai, pelaksanaan OGP tidak hanya relevan di tingkat nasional atau provinsi, melainkan juga perlu diperluas ke pemerintah kabupaten dan kota agar standar tata kelola pemerintahan yang terbuka dapat merata di seluruh Indonesia.

“Harapannya, pemerintah nasional, pemerintah lokal tidak hanya di tingkatan provinsi, tapi juga kabupaten dan kota bisa memiliki standar yang baik dalam menjalankan pemerintahan,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Bramantyo, esensi utama dari OGP adalah peningkatan pelayanan publik. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan diyakini mampu mendorong efisiensi dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

“Semangatnya sama, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya soal pelaksanaan APBN, tapi masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberi masukan terhadap kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Bramantyo menyampaikan, DPR melalui BKSAP akan terus memaksimalkan dukungan dan dorongan terhadap pelaksanaan OGP. Ia berharap keterlibatan parlemen bisa memperkuat keberlanjutan program ini, sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang lebih partisipatif dan responsif. •skr/rdn