PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang mendorong pembelajaran literasi digital (Jabar Digital Academy). Hal itu sebagai bagian dari komitmen mendukung Open Government – Parliament (OG-P). Menurutnya, literasi digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan partisipatif.

“Salah satu langkah yang dilakukan Provinsi Jabar adalah pembelajaran literasi digital. Ini sangat saya dukung. Tidak hanya memperkuat akses masyarakat terhadap digital, tapi juga meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bijak,” ujar Bramantyo kepada Parlementaria, di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/04/2025).

Bramantyo menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital bukan hanya untuk kepentingan ekonomi atau dunia kerja semata, tetapi juga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Penggunaan media sosial secara positif dan produktif menjadi kunci dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif.

“Literasi digital bukan sekadar untuk masuk dunia kerja, tapi juga bagaimana masyarakat bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, mendukung jalannya pemerintahan, serta pelayanan masyarakat yang lebih baik,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Bramantyo menilai bahwa pendekatan Jawa Barat ini patut dijadikan contoh, karena tidak hanya mengandalkan inisiatif individu, tetapi mendorong pemahaman kolektif masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan digital dalam proses demokrasi dan pelayanan publik.

“Ini menjadi ruang yang sangat membantu dalam pelaksanaan transparansi dan pelayanan masyarakat. Maka penting agar pemahaman masyarakat, khususnya di Jawa Barat, terus ditingkatkan lewat program literasi digital ini,” tambahnya.

Upaya literasi digital di Jawa Barat menjadi bagian dari strategi lokal dalam mewujudkan prinsip-prinsip OGP, yang bertujuan memperkuat keterbukaan informasi, akuntabilitas pemerintahan, dan partisipasi publik secara menyeluruh di era digital. •skr/rdn