PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung keterbukaan pemerintah melalui Open Government Partnership (OGP). Menurutnya, penting bagi DPR dan DPRD untuk terus mengomunikasikan dan memperkuat aksi-aksi transparansi di berbagai daerah, khususnya lewat sinergi antar-lembaga dan elemen masyarakat.

“Dari DPR kami menyampaikan bahwa penting untuk terus mendukung dan mengomunikasikan aksi-aksi terkait transparansi, serta membangun hubungan komunikasi yang lebih baik antara institusi pemerintahan, institusi DPR, dan elemen masyarakat,” ujar Bramantyo usai kunjungan kerja Panja Open Government–Parliament (OG-P) BKSAP ke Bandung. Jawa Barat, Senin (29/4/2025).

Bramantyo menambahkan, anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan apa itu OGP dan mendorong pelaksanaan program-programnya secara berkelanjutan. Menurut Bramantyo, komunikasi yang efektif dengan para tokoh politik di DPRD juga menjadi kunci untuk memperluas pemahaman publik mengenai OGP.

“Teman-teman politik di DPRD diharapkan dapat membantu mengomunikasikan apa itu sebenarnya OGP, serta bagaimana kita bisa menyukseskannya ke depan. Rencana-rencana apa saja yang perlu kita tingkatkan dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Bramantyo berharap agar inisiatif keterbukaan ini tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan saja, tetapi dapat terus diimplementasikan secara nyata dan menjadi agenda jangka panjang yang berkelanjutan.

“Isu soal OGP dan keterbukaan ini harus tetap relevan, tidak hanya pada periode ini, tetapi juga untuk periode-periode mendatang. Itu yang terus kita gaungkan,” tegasnya.

Kunjungan Panja OG-P BKSAP ke Jawa Barat merupakan bagian dari upaya parlemen dalam memastikan praktik pemerintahan terbuka berjalan efektif dan melibatkan masyarakat luas. Jawa Barat sendiri menjadi salah satu anggota terbaru OGP Lokal pada 2024, bersama beberapa daerah lain di Indonesia. •skr/aha