PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menekankan peran strategis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Hal itu disampaikannya dalam Konsinyering Komisi XI DPR RI dengan BRI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025).

“Setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kita selalu dihadapkan pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Dalam situasi ini, BRI sebagai bank dengan jaringan terbesar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui program pembiayaan serta distribusi uang tunai,” ujar Fauzi Amro.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Komisi XI DPR RI, harga beberapa komoditas pangan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan signifikan pada Januari hingga Februari 2025. Harga telur naik dari Rp24.000/kg menjadi Rp27.000/kg, cabai merah dari Rp44.000/kg menjadi Rp48.000/kg, serta ayam potong dari Rp30.000/kg menjadi Rp35.000/kg. Kenaikan harga ini, menurutnya, dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang tepat.

“Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa BRI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat. BRI harus berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian,” tegasnya.

Selain itu, Fauzi Amro juga menyoroti meningkatnya permintaan uang tunai menjelang Lebaran yang berpotensi menyebabkan peredaran uang palsu di masyarakat. Ia meminta BRI untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat sistem keamanan perbankan guna mencegah penyebaran uang palsu di tengah transaksi keuangan yang melonjak.

“Kami berharap BRI tidak hanya memastikan ketersediaan uang tunai yang cukup, tetapi juga turut serta dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang agar mereka tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Ini adalah tanggung jawab bersama antara perbankan dan pemerintah,” ujarnya.

Konsinyering Komisi XI DPR RI dengan BRI ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kesiapan perbankan dalam menjaga stabilitas perekonomian domestik menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI DPR RI juga menekankan pentingnya sinergi antara BRI, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar.

“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat memberikan solusi konkret dalam mengatasi lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kolaborasi antara BRI dan berbagai pihak sangat diperlukan agar perekonomian tetap stabil dan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang,” pungkas Fauzi Amro. 

Direktur Kepatuhan BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto, dalam pertemuan ini menyatakan bahwa BRI selalu berpihak dengan UMKM. Dimana sampai saat ini, perusahaan pelat merah itu memiliki 1.032 Sentra Layanan Usaha Mikro dengan 180 juta nasabah simpanan dan 36,9 juta nasabah pinjaman. •aha