“Di lapangan, kami menemukan peserta PPPK yang usianya sudah mendekati batas akhir namun masih harus mengikuti proses seleksi. Saya kira mereka perlu perlakuan khusus dengan alasan kemanusiaan. Tentu berbeda kompetensi dan kualitasnya jika dibandingkan dengan peserta yang lebih muda,” ujar Ahmad saat mengikuti kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kantor Pemprov Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa secara fiskal, Pemprov Jawa Timur memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji PPPK. Namun, ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mengusulkan formasi karena keterbatasan anggaran.

“Nah, itu yang tadi kami diskusikan solusinya. Ada beberapa usulan, misalnya bagaimana jika ke depan proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) diambil alih oleh pemerintah pusat. Tetapi, usulan ini perlu didiskusikan dan dimatangkan lebih lanjut, karena persoalan ASN tidak hanya soal rekrutmen dan pembayaran gaji, tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Jadi, ada banyak aspek yang harus dibahas lebih lanjut,” jelas Ahmad.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V itu menegaskan bahwa Komisi II akan menampung dan menyampaikan berbagai aspirasi tersebut kepada BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Ke depan, kami berharap persoalan tenaga honorer ini bisa segera terselesaikan dan tidak semakin membesar. Itu menjadi prinsip utama kami dalam diskusi dengan mitra-mitra kerja hari ini,” pungkasnya. •jka/aha