PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) diyakini bakal menjadi salah satu motor penggerak utama demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan mengelola aset negara secara lebih efektif, BPI Danantara diharapkan dapat menarik investasi besar-besaran dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di mata global.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto optimis pembentukan BPI Danantara akan memicu pencapaian target investasi sebesar Rp 13.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Sebab, ia meyakini investasi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 30-37 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Diketahui, BPI Danantara dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Model operasionalnya dinilai akan mirip dengan Temasek Holdings di Singapura, yang mana aset negara dikelola oleh para profesional untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi negara.

Aset yang dikelola oleh BPI Danantara nantinya dapat digunakan sebagai jaminan investasi dengan persetujuan Presiden, yang mana selaras dengan Pasal 33 UUD 1945. Terciptanya sektor investasi yang produktif akan membuka peluang untuk mendapatkan investasi asing maupun domestik yang dapat mendorong terwujudnya kepastian investasi, terciptanya lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang profesional, kita bisa go global. Tidak hanya bermain di tingkat lokal, tetapi juga menjadi pemain utama di tingkat internasional,” ujar Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, Selasa (4/2/2025).

Lebih lanjut, berbagai kalangan menilai pembentukan BPI Danantara dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan meningkatnya investasi, lebih banyak lapangan kerja akan tercipta, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, keberhasilan BPI Danantara tetap, ungkap Darmadi, bergantung pada implementasi yang transparan dan tata kelola yang baik. Jika dikelola dengan profesionalisme dan integritas tinggi, badan ini berpotensi menjadi lokomotif baru dalam perekonomian Indonesia, membawa negeri ini menuju era kejayaan ekonomi global.

“Investasi yang tinggi berarti lebih banyak pekerjaan yang tersedia. Itu artinya rakyat akan lebih sejahtera,” imbuhnya.

Salah satu kekhawatiran yang muncul terkait pembentukan BPI Danantara adalah potensi penyalahgunaan aset negara. Mengetahui kekhawatiran tersebut, Darmadi menyampaikan mekanisme pengawasan yang ketat telah dirancang agar lembaga ini tetap transparan dan akuntabel. BPI Danantara pun, tegasnya, akan diisi oleh Menteri Keuangan akan bertindak sebagai Kepala Badan Pengawas secara ex officio, sementara Menteri BUMN juga akan terlibat dalam struktur pengawasan serta para profesional yang memiliki keahlian di bidang investasi dan pengelolaan aset.

Ia juga menekankan pemantauan kinerja BPI Dinantara akan dilakukan oleh Kementerian BUMN sebagai regulator, DPR sebagai pengawas kebijakan, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit secara berkala. “Semua keputusan strategis, mulai dari restrukturisasi hingga penghapusan aset, harus dikonsultasikan dengan DPR. Ini penting agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. •um/aha