Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena disela-sela melakukan focus group discussion (FGD) antara Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (03/08/2024). Foto : Kiki/Andri. PARLEMENTARIA, Badung
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal saat bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja reses Tim Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN di Denpasar, Bali Erick Thohir, Sabtu (3/8/2024). Foto:
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Sabtu (3/8/2024). Foto : Cas/Andri. PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi VI DPR RI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi VI di Denpasar, Bali, Sabtu (3/8/2024). Foto : Cas/Andri. PARLEMENTARIA, Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon bertukar cinderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, (H.E) Sergei Gennadievich Tolchenov di ruang Rapat Delegasi, Nusantara III, DPR RI,
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK saat diwawancara disela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8/2024). Foto: Ayu/vel. PARLEMENTARIA, Denpasar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, sesudah memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (03/08/2024). Foto : Kiki/Andri. PARLEMENTARIA, Badung – Komisi VI DPR
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti kasus Alex Denni, terpidana koruptor yang baru-baru ini ditangkap kejaksaan setelah 11
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan