PARLEMENTARIA, Bandung Barat – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendukung Swasembada Pangan sebagai salah saru program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, BAKN DPR RI akan mengawal hal tersebut melalui penguatan dan pengawasan manajamen keuangan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. Hal ini mengingat BIB Lembang memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Balai Inseminasi Buatan selain menghasilkan PNBP juga ini akan menjadi faktor pendukung faktor penopang terhadap swasembada daging sapi,” katanya kepada Parlementaria di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).

Ia pun melanjutkan, saat ini Indonesia masih melakukan impor daging sapi sebanyak 400 ribu ton. Menurutnya, jika Indonesia mampu meningkatkan ketersediaan semen atau sperma sapi untuk pengembangbiakkan sapi di seluruh Indonesia dengan jumlah indukan yang mencukupi maka, pastinya hal itu dapat mengimbangi kebutuhan impor.

“Kalau impor bisa dikurangi secara perlahan, juga kita menaikkan produktivitas daging sapi dalam negeri dengan terus mengembangkan pembesaran sapi di sini ya tentu pada saatnya kita bisa swasembada daging sapi. Kalau swasembada daging sapi kita akan menambah kebutuhan terhadap tenaga kerja, akan memiliki value added atas keberadaan peternakannya kemudian akan berkembang industri pemotongannya dan bahkan kita suatu saat bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, tiga aspek penting yang dapat mewujudkan dan mengawal negeri menjadi lebih baik lagi. Pertama, terkait aspek kewaspadaan terhadap status-status penyalahgunaan kewenangan keuangan negara; kedua, peningkatan penerimaan PNBP; ketiga adalah tata kelola.

“Tadi isu-isu  strategis dan pengawalan terhadap kasus-kasus penyelewengan keuangan negara itu adalah juga bagian dari tugas kami di BAKN. Mudah-mudahan saya kira ini bisa bagi BAKN mampu berkontribusi besar untuk mengawal negeri ini menjadi lebih baik,” kata Anggota Komisi VI ini.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa BIB Lembang sebetulnya sudah tidak layak untuk mengembangkan produktivitas yang ada, mengingat lokasi sekitar BIB sudah bukan lagi lahan terbuka, melainkan hotel, kantor dan lain sebagainya. Padahal, seharusnya Pemerintah dapat mengembangkan wilayah ini ke lokasi lain guna peningkatan dan pengembangan di bidang peternakan.

“Kalau dikembangkan pada wilayah lainnya berapa besar untuk bisa dibangun fasilitas yang sama untuk menuju peningkatan dan pembangunan bidang peternakan yang dibutuhkan oleh negara, oleh masyarakat Indonesia. Berapa semen/sperma sapi yang dibutuhkan di sini kan baru 5,9 juta, sama di Singosari juga 5,9 juta berapa yang dibutuhkan butuhnya 50 juta kalau 50 juta butuh pengembangannya di mana terus bagaimana ketersediaan lahannya dan bagaimana APBNnya uangnya apakah kerjasama dengan swasta atau kita akan sendiri menjadi lembaga pemerintah yang pada akhirnya kita akan bisa menjual dengan sangat murah kepada para peternak, petani, masyarakat bukan kepada korporasi sehingga kemudian ini juga akan memberikan ruang yang cukup bagi rakyat masyarakat untuk mengembangkan peternakan sapi di daerahnya masing-masing,” tandasnya.

Terakhir, menurutnya jika terus dikembangkan semen/sperma yang ada, maka pengembangbiakkan hewan ternak menjadi lebih bermanfaat untuk menopang swasembada pangan nasional. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak menuntut kemungkinan PNBP akan meningkat, pendapatan semakin meningkat dan yang terpenting dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

“Ini yang BAKN kita coba mampu untuk bisa menangkap momentum ini sehingga ke depan kontribusinya sekali lagi ini bisa membanggakan DPR RI selain partner utamanya BPK tentu itu adalah lini tugas utama menelaah pada setiap temuan-temuan yang ada di BPK RI,” tutupnya. •ndy/rdn