PARLEMENTARIA, Medan – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap komoditas endemik khas Sumatera Utara (Sumut), seperti kemenyan, andaliman, dan kemiri. Menurutnya, komoditas-komoditas ini selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum dan regulasi yang memadai dalam tata niaga.

“Saat saya menemui petani komoditas khas di Sumut, seperti petani kemenyan, andaliman, dan kemiri, saya mendapatkan masukan bahwa mereka merasa komoditas ini dibiarkan dalam sistem tata niaga yang serupa dengan komoditas lain. Padahal, tanaman ini hanya tumbuh di daerah ini dan memiliki karakteristik khusus. Perlu ada regulasi yang mengatur tata niaga khusus untuk komoditas-komoditas khas ini,” kata Martin kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Baleg ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (7/11/2024).

Martin menambahkan, tanpa perhatian khusus, komoditas khas ini berisiko punah, terutama jika petani tidak mendapatkan imbal hasil yang layak. Dengan harga yang rendah, petani enggan melanjutkan budidaya tanaman-tanaman tersebut. “Jika harga hasil panen terus rendah, generasi berikutnya mungkin tidak akan melanjutkan budidaya tanaman khas ini,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan bahwa beberapa tanaman endemik, seperti kemenyan, hanya bisa tumbuh di kawasan hutan dan tidak bisa dibudidayakan dalam bentuk kebun. Hal ini menambah tantangan bagi petani, karena aktivitas mereka sering kali berada di kawasan hutan yang dilindungi.

“Tanaman seperti kemenyan tumbuh di hutan, bukan di kebun. Jika berada di kawasan hutan yang dilindungi, tentu petani membutuhkan perlindungan hukum agar aktivitas mereka sah dan terlindungi,” jelasnya.

Martin menekankan pentingnya regulasi yang dapat mendukung tata niaga komoditas endemik ini di seluruh Indonesia. Dengan adanya regulasi yang tepat, petani dapat lebih sejahtera dan tanaman-tanaman endemik dapat dilestarikan.

“Petani kemenyan, misalnya, membutuhkan perlindungan hukum untuk menjalankan aktivitas mereka. Saya rasa ini juga berlaku untuk tanaman endemik lainnya di daerah lain. Regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung mereka,” pungkasnya. •aas/aha