#Ekonomi dan Keuangan

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat terkait Dampak dan Risiko Pinjol Harus Masif

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat bertukar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/04/2024). Foto: Ist/vel.
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat bertukar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/04/2024). Foto: Ist/vel.

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai untuk menuntaskan permasalahan pinjaman online (pinjol) tidak hanya dengan aturan yang perlu diperketat. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai dampak dan resiko pinjol. Edukasi ini, tambahnya, juga perlu dimasifkan pada semua media.

“Menurut hemat saya yang harus diperkuat dari OJK adalah sosialisasi. Sosialisasi itu harus lebih banyak masuk ke media-media, media cetak, media TV, media online, semua dan secara masif. Jadi masyarakat itu aware bahwa memang ini salah satu produk dunia keuangan yang cepat dan praktis, tapi di lain pihak masyarakat juga harus tahu dampak dan resiko dari pinjol itu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu kepada Parlementaria saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/04/2024).

“Jadi, mau seketat apapun aturan dibuat tapi kalau masyarakat tidak diberikan edukasi yang memadahi tetep aja akan terjadi masalah”

Menurutnya, masyarakat yang terjerat pinjol biasanya merupakan orang-orang yang dalam keadaan urgen membutuhkan uang, di sisi lain pinjol menjanjikan kebutuhan segera mereka itu dengan proses yang mudah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat juga jika di balik kemudahan proses yang mudah dan cepat itu juga ada resiko dibelakangnya.

“Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa karena itu pinjaman tanpa jaminan, proses tidak begitu susah, tentunya si pemilik dana ini akan sangat keras dan ketat pada saat penagihannya dan itu berdampak kepada peningkatan jumlah pinjaman. Jadi, mau seketat apapun aturan dibuat tapi kalau masyarakat tidak diberikan edukasi yang memadahi tetep aja akan terjadi masalah,” jelas legislator dapil NTT I itu. •gal/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *