#Industri dan Pembangunan

Taman Nasional Komodo Harus Dijaga dan Didukung Kelestariannya oleh Semua Pihak

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat mengunjungi habitat komodo di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: Singgih/vel.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat mengunjungi habitat komodo di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: Singgih/vel.

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat mengunjungi Pulau Rinca yang merupakan satu habitat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menekankan bahwa harus kawasan tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Populasi komodo di Pulau Rinca sendiri lebih banyak dibandingkan di Pulau Komodo ataupun pulau-pulau yang lainnya.

“Merawat bumi, merawat binatang itu kan harganya mahal sekali. Komodo itu hanya ada satu-satunya di dunia, ada di NTT atau di Pulau Rinca ini. Kita harus menjaganya dengan baik,” ujar Sudin, di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Sudin menyampaikan bahwa adanya keluhan terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat kecil. Pada tahun 2023, Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan PNBP sebesar Rp41,05 miliar. PNBP terbesar diperoleh pada bulan Agustus 2023, yaitu Rp7,6 miliar, yang merupakan bulan dengan kunjungan wisatawan tertinggi pada tahun 2023. Seluruh PNBP tersebut disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sudin mengungkapkan bahwa biaya masuk yang saat ini ditetapkan tidak mencukupi untuk pemeliharaan dan pengelolaan Taman Nasional. “Biaya masuk bagi warga lokal sangat kecil, hanya Rp5.000, sementara untuk wisatawan asing adalah Rp150.000. Angka-angka ini jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan seperti pemeliharaan jalan, kebersihan fasilitas, dan gaji pegawai yang menjaga taman,” ungkapnya.

Selain itu, Sudin juga menyoroti distribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dirasa kurang adil, di mana dari Rp41,05 miliar yang terkumpul setahun, hanya Rp24 miliar yang dikembalikan untuk pengelolaan taman. “Kita harus memikirkan ulang skema pembagian ini. Idealnya, jika taman bisa mengumpulkan Rp100 miliar setahun, setidaknya 50% harus kembali ke taman nasional, sisanya bisa dibagi 30% diambil oleh pusat, 20% dikembalikan ke pemerintah daerah kan Win-win solution,” ujar Sudin.

Menurut Sudin, peran serta hotel dan operator wisata lokal sangat penting dalam mendukung keberlanjutan taman melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hotel-hotel besar yang mendapat keuntungan dari wisatawan yang datang untuk melihat Komodo seharusnya berkontribusi lebih dalam konservasi. Misalnya dengan menyediakan solar untuk operasional kapal wisata yang banyak mengalami kesulitan membeli bahan bakar.

“Terbayang enggak sekarang ini mereka aja (kapal-kapal wisata), saya rasa untuk beli solar genset pun berat sekali. Sementara hotel-hotel harusnya kan tergerak hatinya memberikan CSR, misalnya memberikan solar. Terbayang tidak orang itu nginp di hotel di labuan Bajo ini apa tujuannya apa? Ya melihat Komodo, kalau ini ditutup hotelnya juga tutup, kenapa mereka tidak menyisihkan sedikit aja CSR,” ujarnya.

Sudin menekankan bahwa keberlangsungan Taman Nasional Komodo tidak hanya penting bagi konservasi tetapi juga untuk ekonomi lokal. “Jika taman ini ditutup, banyak sektor usaha yang akan terkena dampak, termasuk hotel-hotel di area tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan solusi win-win yang mendukung keberlangsungan hidup Komodo dan juga masyarakat lokal,” pungkas Sudin. •skr/aha

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *