#Ekonomi dan Keuangan

Catatan Panja Belanja K-L Pemerintah Pusat Banggar DPR: Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Stunting

Anggota Panja Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/92023). Foto: Jaka/nr.
Anggota Panja Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/92023). Foto: Jaka/nr.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin menjelaskan bahwa dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat, pihaknya menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan dengan memberikan sejumlah catatan khusus. Bidang pendidikan sendiri diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Terdapat tiga poin catatan yang berkaitan dengan anggaran belanja pemerintah pusat di bidang pendidikan.

“Catatan. Satu, Program LPDP memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan pada mahasiswa Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikannya baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan memberikan manfaat bagi negara.  Dua, memperbaiki kualitas program vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. memperbaiki kebijakan zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru agar memudahkan akses untuk mendapatkan sekolah,” lanjut Andi Akmal dalam Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/9/2023)

Sedangkan belanja K/L di Bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Panja memberikan dua catatan antara lain agar pemerintah memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting agar lebih terarah dan tepat sasaran serta meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu pemerintah juga diminta memperkuat program jaminan kesehatan nasional agar bisa diakses oleh seluruh warga. •uc/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *