Ketua Tim Panja BUMNIP Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (6/7/2023). Foto: Bunga/nr.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono, menegaskan kepada PT PAL untuk melakukan optimalisasi peran industri perkapalan demi mendukung strategi pertahanan negara di laut. Namun dalam prakteknya PT PAL sendiri banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai akibat keterbatasan material utama serta berkaitan dengan kurang efektifnya aturan yanga ada.

Dalam kunjungan kerja spesifik kali ini, ketua tim dan anggota Panja BUMNIP Komisi I DPR mendengar langsung paparan pimpinan dan perwakilan perusahaan terkait fasilitas produksi dan mendiskusikan tantangan serta kendala yang dihadapi oleh perusahaan agar kedepan PT PAL mampu mencapai target TKDN yang telah ditetapkan.

“Industri pertahanan memiliki peran yang vital, dengan begitu kami minta kepada PT PAL untuk mengoptimalisasikan peran industri perkapalan demi menunjang pertahanan negara di laut, selain itu kami juga minta kepada PT PAL untuk membuat laporan secara komperhensif apa yang betul-betul dibutuhkan agar kedepan PT PAL dapat mencapai target TKDN dan dapat mencukupi kebutuhan alpalhankam dalam negeri,” ungkap Bambang Kristiono usai memimpin kunjungan kerja spesifik di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (6/7/2023).

Pada kesempatan yang sama Legislator Partai Gerindra, Bambang Kristiono menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memahami kendala yang dihadapi oleh PT. PAL dan mendorong pemerintah agar memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas keberadaan perusahaan, supaya ada keberpihakan baik secara regulasi maupun dukungan-dukungan pada industri pertahanan dalam negeri salah satunya PT PAL ini.

“Ya kalau kita mendengar paparan dari pimpinan seeta BOD PT PAL yang lain memang masih banyak hal yang harus kita bantu kita dorong supaya regulasinya lebih berpihak kepada mereka dan yang paling penting juga memang harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan kemudian kontrak-kontrak sehingga PT PAL punya kesempatan yang besar untuk juga ikut terlibat di dalam industri pertahanan yang ada di Indonesia. Saya kira itu sangat penting karena ini menyangkut kontinuitas dari keberadaan PT PAL itu sendiri,” ungkap Bambang.

Panja BUMNIP Komisi I DPR berkomitmen untuk terus memonitor perkembangan penyelesaian masalah ini dan mengoordinasikan dengan pemerintah serta mitra terkait dan diharapkan dengan adanya dukungan dan solusi yang tepat, PT. PAL dapat terus beroperasi dengan baik dan memainkan peran penting dalam membangun industri pertahanan nasional.

“Kita akan berusaha maksimal nanti kita akan menerima laporan secara komprehensif dari PT PAL apa yang menjadi kendala pokok sehingga bisa kita bantu untuk kita atasi sehingga kedepannya kinerja PT PAL lebih maksimal lagi. Tentunya kita akan pelajari, diskusikan dan kita akan buatkan laporan kepada pemerintah tentang langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Komisi I untuk membantu bertahan dan berkembangnya PT PAL kedepan,” tutupnya. •blf/aha