Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Mentari/nr.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pihaknya konsisten memperjuangkan kenaikan dana desa secara berkala, sebagaimana tertuang dalam RUU Perubahan Kedua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal itu ditegaskan dirinya usai menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Baginya, kenaikan dana desa secara berkala berpotensi menumbuhkan perbaikan di berbagai sektor untuk kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, ia pun optimis bahwa kenaikan tersebut akan mempercepat pengentasan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami ingin desa ini empowering (terberdayakan). Bayangkan saja, jumlah TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) sekarang Rp814 triliun dan dari desanya cuma Rp68 triliun. Kalau mau fair sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 10 persen dari jumlah transfer dana ke daerah harusnya Rp80 triliun (untuk desa). Saya lagi berjuang bagaimana tahun 2024 ada kenaikan walaupun secara bertahap,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Ia pun menekankan dengan munculnya kreativitas dan inovasi oleh aparat desa bisa terwujud jika didukung oleh anggaran yang mumpuni. Harapannya, dengan kenaikan dana desa secara berkala, desa mampu berkembang yang disesuaikan dengan keunggulannya, misalnya bertransformasi sebagai desa wisata yang berkelanjutan.
Selain itu, Cucun akan berupaya memastikan bahwa kenaikan presentase dana desa dari total transfer daerah bisa mendorong lahirnya dampak keberlanjutan melalui skema perhitungan yang ditetapkan nantinya. Sebab itu, dirinya meminta setiap stakeholder terkait tetap menjaga semangat yang sama untuk mensejahterakan desa di Indonesia. “Harus ada political will yang dimiliki oleh pemerintah pusat (dan) termasuk kami (juga) harus jaga di sini,” tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu. •ts,del/rdn
