Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim. Foto: Ist/nr.

Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menilai tidak tegasnya pemerintah terhadap masalah-masalah terkait di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun memicu berkembangnya spekulasi adanya pihak kuat yang menjadi backing di belakakang Ponpes tersebut. Dia melihat, sejak zaman orde baru, ada strategi yang dipakai bagian dari kekuasaan dengan menciptkan kelompok-kelompok keagamaan (Islam) untuk tujuan tertentu.

“Biasanya, mereka yang melakukan ini adalah faksi tertentu yang memiliki kekuasaan intelijen,” kata Luqman kepada media, Jumat (23/6/2025).

Ia menilai Ponpes yang berdiri sejak 1996 itu sudah lama menuai kontroversi. Di antaranya dugaan keterkaitannya dengan Negara Islam Indonesia dan praktek keagamaan yang menyimpang. “PP Al Zaytun itu sudah lama menjadi kontroversi, diantaranya dugaan keterkaitan PP Al Zaytun dengan NII (Negara Islam Indonesia) di samping adanya informasi-informasi mengenai praktek keagamaan di sana yang menyimpang dari syariat Islam,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Karena itu, menurutnya, saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersikap tegas terhadap PP Al Zaytun. Serta, tak perlu menimbang siapa kekuatan yang menjadi bekingnya. “Saatnya pula negara menghentikan operasi-operasi intelijen dan kontra-intelijen yang menunggangi simbol dan gerakan Islam dan agama lainnya,” kata Luqman. •rdn