#Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Polda NTT Tingkatkan Pengawasan Kasus Peredaran Narkoba

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/6/2023). Foto: Anne/nr.
Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Labuan Bajo, Provinsi NTT, Jumat (16/6/2023). Foto: Balggys/nr.

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi NTT untuk meningkatkan pengawasan terhadap kasus peredaran Narkoba. Sebab, ia menilai, peredaran barang haram tersebut akan berpengaruh terhadap pariwisata di wilayah NTT.

“Perkembangan kejahatan begitu cepat seperti tindak pidana penjualan orang, tindak pidana narkotik, tindak pidana pertanahan, terutama pada Narkotika yang di mana ini merupakan daerah strategis dan ini perlu diawasi secara ketat,” kata Jacki Uly kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Spesifik di Labuan Bajo, Provinsi NTT, Jumat (16/6/2023).

Dirinya menyampaikan bahwa Komisi III DPR memberikan atensi terhadap persoalan narkoba sesuai dengan tujuan kunjungan kerja Tim Komisi III DPR RI ke NTT. Sebab, hal ini terkait keberlangsungan dari proyek strategis nasional di bidang pariwisata.

“Ini peredaran Narkoba jadi salah satu ancaman serius dalam kemajuan NTT yang diketahui sebagian besar pendapatan ekonomi masyarakat bergantung di bidang pariwisata,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Di sisi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT beserta jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana, namun Jacky Uli menilai melalui berbagai strategi yang diterapkan maka pelayanan terbaik dapat diperoleh masyarakat NTT.

“Perlunya dukungan penuh dari seluruh komponen yang ada, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggar Timur,” jelas wakil rakyat dari Dapil NTT ini. •gys/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *