Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri pertemuan dengan salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat se Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama mencegah stunting yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, stunting adalah problematika yang tidak kunjung selesai karena akan menjadi mata rantai pola konsumsi dan gizi.
“Salah satu ancaman stunting baru kita adalah anak-anak yang sulit makan kemudian dipaksakan makan ala kadarnya. Karena banyak orang tua memberikan konsumsi makanan di bawah standar gizi yang dibutuhkan. Itu ancaman stunting yang serius,” kata pria yang kerapa disapa Gus Imin itu usai menghadiri pertemuan dengan salah satu organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat se Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Minggu (11/6/2023).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui jika stunting adalah ancaman serius dan memerlukan penanganan yang serius pula. Ia bahkan pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait masalah stunting. Gus Imin lantas menyampaikan bahwa pemerintah pemerintah tidak bisa sendirian mengentaskan masalah stunting. Diperlukan campur tangan masyarakat termasuk dari organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU.
“Saya pernah diskusi bersama Presiden dan kita memiliki kesimpulan yang sama bahwa pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, ibu-ibu muda tentu saja tidak juga bisa berjalan sendiri-sendiri, organisasi kemasyarakatan, pimpinan-pimpinan perempuan dan Fatayat NU bisa mengambil peran itu,” tuturnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini mendorong adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah stunting. Disampaikannya melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementria pada Senin (12/6/2023), organisasi kemasyarakatan juga tidak bisa bergerak optimal tanpa adanya upaya serius dari pemerintah.
“Tapi tentu Fatayat NU tak bisa optimal tanpa dibantu pemerintah. Pemerintah harus memberikan dorongan agar semua pihak terlibat menangani stunting di kekinian maupun yang terus berproses,” sambung Gus Imin.
Menutup pernyataan resminya, Gus Imin menekankan pentingnya penanganan stunting tidak berfokus hanya di wilayah pedesaan, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya stunting ternyata juga menimpa anak-anak yang hidup di perkotaan.
“Stunting tidak hanya di desa, di kampung-kampung, di daerah yang jauh, tapi juga ada di kota-kota karena sudah menyangkut kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi,” tukas Gus Imin. •uc/rdn
