Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan, Foto: Dok/Man. Komisi XI DPR RI kembali melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) pada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tes ini bertujuan mencari satu
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendorong Polri mengusut dugaan aliran dana narkoba terkait
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti RDP Komisi II DPR dengan Kepala LAN, Kepala Arsip Nasional (ANRI), dan Kepala Ombudsman RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Jaka/nr. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku bingung terkait putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Dep/nr. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta Pemerintah agar tidak membuka rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mahasiswa UI Fakultas Kesehatan dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) di
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat Rapat Kerja dengan Kementerian Agama, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Foto: Runi/Man. Tambahan kuota jamaah haji tahun 1444 H/2023 M telah
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto beranggapan RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang melakukan konstruksi hukuman mati bagi para
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengungkapkan, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif dalam menangani persoalan aset
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Munchen/nr. Komisi III DPR RI berpandangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang perlu segera dibahas dan disahkan. Menurut Anggota Komisi