Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Foto: Munchen/nr. Komisi III DPR RI berpandangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang perlu segera dibahas dan disahkan. Menurut Anggota Komisi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKH di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2023). Foto: Jaka/Man. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR RI, Senayan,Jakarta, Senin (22/5/2023). Foto: Jaka/Man. Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Penyelenggara
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Munchen/nr. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memberi keterangan pers kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto : Jaka/Man. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta Kementerian BUMN turut bertanggung jawab atas dugaan bocornya 15 juta data nasabah di Bank Syariah
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto : Runi/Man. Pemerintah telah mengirimkan draf RUU Perampasan Aset kepada DPR melalui Surat Presiden (Surpres)
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto: Runi/nr. Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengungkap adanya peningkatan kasus Infeksi
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Munchen/nr. Terganggunya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu disinyalir merupakan dampak dari serangan siber berupa ransomware yang dilakukan sekelompok peretas yang menamai
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian