Jalankan Amanat Konstitusi, Sekolah Rakyat Langkah Nyata Putus Mata Rantai Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Bekasi — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan spesifik ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, yang kini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial RI.

“Kami melihat langsung bagaimana persiapan sekolah rakyat di Sentra Pangudi Luhur ini. Fasilitasnya luar biasa, bahkan lebih lengkap dari sekolah umum. Ada iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, hingga asrama. Ini patut diapresiasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid kepada Parlementaria usai Kunjungan Spesifik ke Sekolah Rakyat Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/07/2025).

Meski memuji kesiapan fasilitas, Abdul Wachid menekankan pentingnya memperjelas proses seleksi penerimaan siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum masuk dalam skema seleksi saat ini.

“Kalau ada anak yang tidak lolos seleksi padahal miskin, lalu bagaimana solusinya? Ini perlu dibahas. Selain itu, perhatian jangan hanya pada anak, tapi juga bapak dan ibunya. Kemandirian orang tua juga penting agar program ini berdampak jangka panjang,” jelas politisi dari Fraksi Gerindra.

Ia juga mengatakan, program Sekolah Rakyat sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, yang menyebut bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. “Ini bentuk nyata pelaksanaan konstitusi oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan generasi emas 2045,” katanya.

Program Sekolah Rakyat ditargetkan mencapai 100 lokasi pada tahun ini, dan menurut Wachid, Komisi VIII telah mendorong penambahan anggaran untuk realisasi program ini di tahun 2026. “Kami sudah menyiapkan dukungan anggaran tambahan untuk Kemensos agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Namun, menurutnya, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan lahan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Pak Prabowo sudah mencanangkan bahwa setiap kabupaten/kota harus punya minimal satu Sekolah Rakyat. Tapi kendalanya sekarang ada di lokasi. Kami minta bupati, wali kota, dan gubernur ikut aktif menyiapkan lahan,” tutupnya. •upi/rdn