‘Bulog Mini’ Bisa Jadi Solusi Stabilisasi Harga Pangan, Tak Tergantung Operasi Pasar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan adanya ‘Bulog mini’ di setiap Kabupaten/Kota untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif. Ia menilai pemerintah selama ini selalu bergantung pada operasi pasar yang selama ini dianggap sebagai “obat sementara.”

“Pangan ini harus mutlak tersedia. Jangan sampai pangan ini nanti menjadi indikator yang kalau daya beli masyarakat turun, bisa mengakibatkan melemahnya perekonomian dan  pertumbuhan perekonomian secara nasional,” kata Riyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan”, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dengan anggaran sekitar Rp16 triliun yang tersedia di Badan Pangan Nasional untuk menyerap 3 juta ton beras, Riyono berharap pemerintah dapat lebih cepat bertindak agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Ramadan.

Tak hanya itu, langkah konkret lainnya yang perlu dilakukan pemerintah, menurutnya, adalah menjaga stabilitas harga pangan. Terlebih, menjelang bulan puasa, harga pangan mulai menunjukkan kenaikan di berbagai daerah.

“Dinamika ini selalu terjadi setiap tahun. Namun, yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pemerintah hadir untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Riyono menilai, mahalnya harga pangan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang lemah dan kebijakan penetapan harga yang sering terlambat. Ia mengaku bahwa Komisi IV DPR RI telah melakukan pemantauan harga di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut, ditemukan bahwa harga beras, minyak goreng, cabai, ayam, dan ikan mengalami kenaikan. Harga beras Bulog, misalnya, berada di kisaran Rp 12.000–13.000 per kilogram, sementara harga ayam potong naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram.

Riyono juga menyoroti peran Bulog yang dinilai belum mampu mengendalikan harga di pasar karena hanya menguasai sekitar 3–5 persen peredaran beras nasional. “Bulog harus lebih diperkuat. Jangan sampai hanya menjadi pemain kecil di pasar,” katanya.

Berdasarkan data FAO, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk pangan bergizi mencapai USD 4,47 per hari atau sekitar Rp 69.000. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (USD 4,3), Filipina (USD 4,1), Vietnam (USD 4), dan Malaysia (USD 3,5). •hal/rdn