PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong industri pengolahan sawit untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri di tengah tingginya orientasi ekspor produk turunan minyak sawit. Menurutnya, penguatan hilirisasi komoditas sawit perlu berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan produk bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Evita saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI meninjau fasilitas produksi sekaligus berdiskusi mengenai perkembangan industri pengolahan minyak sawit dan penguatan pasar domestik.

Evita mengapresiasi PT BEST yang telah mengembangkan berbagai produk turunan Crude Palm Oil (CPO), seperti minyak goreng, shortening, dan margarin untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Menurutnya, pengolahan CPO menjadi produk turunan merupakan salah satu bentuk nyata hilirisasi industri sawit.

“Hari ini kami dari Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke PT BEST Semarang. Kita lihat dulu pabriknya, tadi kita sudah keliling-keliling pabrik ya, cukup lama juga. Pabrik ini dibangun dari tahun 2002 dan mulai beroperasi 2004. Kami cukup senang bahwa hilirisasi kita ini sudah mulai di produk bahan baku CPO. Mereka tidak ekspor CPO, tetapi mereka mengekspor pengolahan daripada CPO turunannya, bahkan hingga ke Cina dan negara-negara jauh di Afrika,” kata Evita usai peninjauan pabrik produksi di Semarang.

Namun, Evita menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara orientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Ia menyebut sekitar 70 persen produksi PT BEST dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara 30 persen lainnya untuk pasar domestik.

“Jadi market segment mereka itu 70 persen ekspor, 30 persen di dalam negeri. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan, bisa tidak untuk mengoptimalkan produksinya ditambahkan lagi untuk kebutuhan di dalam negeri? Tidak lucu kan kalau kita ekspor, tapi kebutuhan dalam negeri ini sebenarnya masih dibutuhkan. Kebutuhan minyak goreng di Jawa Tengah ini cukup tinggi, 566 ton per hari, coba bayangkan,” tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut mengingatkan agar persoalan kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi tidak kembali terulang. Karena itu, ia mendorong pelaku industri untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, termasuk melalui penguatan stok dan kelancaran distribusi, sebelum mengalokasikan produk untuk pasar ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pernah terjadi kelangkaan minyak goreng, nah ini jangan terjadi lagi. Kita tetap menekankan bagaimana para pelaku industri ini memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kebutuhan dalam negeri dikedepankan daripada produk ekspornya. Sebab peraturannya, kebutuhan dalam negeri itu harus sudah cukup dulu, baru kita boleh ekspor. Mengoptimalkan distribusi di dalam negerinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Evita mendorong sinergi antara Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mempercepat hilirisasi industri sawit secara berkelanjutan. Menurutnya, penguatan hilirisasi perlu didukung dengan kepastian bahan baku agar kapasitas produksi industri nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita ini benar-benar meningkatkan hilirisasi industri kita, baik pengolahan makanan, kendaraan listrik, dan lainnya. Bagaimana ke depan Kementerian Perindustrian ini memperkuat hilirisasi daripada industri-industri yang ada di Indonesia. Tentunya kita menginginkan PT BEST ini mengoptimalkan produksinya, dan jika ada kendala bahan baku seperti CPO, perlu ada koordinasi dengan pemerintah provinsi,” pungkasnya. (aar/ssb)

Komisi VII Kawal Hilirisasi Sawit dan Ketersediaan Minyak Goreng Nasional

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

Harga Minyak Meroket, Nasim Khan: Pemerintah Harus Lindungi Daya Beli Masyarakat