Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Mori mengatakan, ketika UU LLAJ terakhir dibentuk pada 2009, layanan ojek online (ojol) seperti Gojek, Grab, dan Maxim belum berkembang seperti sekarang. Kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi telah mengubah pola masyarakat dalam menggunakan angkutan jalan sehingga perlu mendapatkan kepastian pengaturan dalam undang-undang.

“Dari 2009 itu ojol belum ada. Bayangkan, belum ada Grab, belum ada Maxim, belum ada Gojek, belum ada pemesanan secara online dan sebagainya. Jadi, banyak sekali dalam perkembangan 17 tahun terakhir ini hal-hal baru di dalam dunia lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu kita sempurnakan,” ujar Mori saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut tidak berarti harus mengubah seluruh ketentuan yang sudah ada. Menurutnya, perubahan perlu diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan transportasi, termasuk mengakomodasi keberadaan ojol yang kini menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat.

“Bukan kita ubah secara total. Karena memang bisa dibayangkan, ojek online ini bahkan sudah mendominasi, melebihi alat transportasi yang sebelumnya konvensional. Nah, kita bayangkan perkembangan 10 tahun lagi, akan seperti apa,” ungkap Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

Mori juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut akan segera dimulai. Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat internal sebelum memasuki pembahasan pada hari berikutnya. Ia berharap berbagai perubahan dalam sektor transportasi dapat menjadi bahan penyempurnaan materi RUU LLAJ.

Selain pengaturan transportasi berbasis aplikasi, Mori menyoroti aspek keselamatan kendaraan. Ia menyebut ketentuan mengenai berat kendaraan, tonase, panjang, dan dimensi kendaraan berpeluang menjadi bagian dari materi pembahasan. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas transportasi berlangsung dengan memperhatikan keselamatan masyarakat.

“Kalau kecelakaan kan tidak bisa diatur. Tapi mungkin, misalnya, terkait dengan berat kendaraan itu akan kita atur. Tonasenya, panjangnya, dimensi dan sebagainya, ini kelihatannya akan masuk di dalam pembahasan RUU LLAJ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mori berharap regulasi baru nantinya memberikan manfaat bagi seluruh pihak, bukan hanya kelompok tertentu. Masyarakat sebagai pengguna jalan harus memperoleh perlindungan dan jaminan keselamatan, sedangkan pelaku usaha membutuhkan kepastian agar dapat memperhitungkan investasi dan biaya operasional secara lebih aman.

“Dampak kepada masyarakat tentunya masyarakat lebih terlindungi, keselamatannya terjaga. Kemudian dari sisi pembiayaan juga ada yang lebih bersahabat. Dari sisi pengusahanya juga tentunya lebih aman dalam memperhitungkan nilai investasi yang mereka keluarkan. Jadi, semuanya saling kita jaga dalam pembahasan ini,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan ruang pengaturan bagi pemerintah dan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dengan demikian, RUU LLAJ diharapkan tidak hanya mengatur penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memberikan landasan yang jelas ketika terjadi pelanggaran.

“Tentu kita berharap undang-undang ini betul-betul bermanfaat bagi semua pihak, tidak cuma satu pihak atau dua pihak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan juga harus terakomodasi. Dari sisi kepolisian juga ada regulasi-regulasi sehingga mereka bisa melakukan penindakan apabila memang terjadi pelanggaran,” pungkas Legislator Dapil NTB I itu. (fa/we)