KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

PARLEMENTARIA, Palembang – Lamhot Sinaga turut menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di provinsi tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.

Menurutnya, angka tersebut belum mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan. Sebagai daerah yang memiliki kekuatan pada sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, industri, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sumsel seharusnya mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan pemerintah secara lebih optimal.

“Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional,” kata Lamhot dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026).

Ia menilai, rendahnya penyerapan KUR menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga penyalur. Sebab, KUR merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.

Lamhot mengingatkan bahwa besarnya potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi yang dimiliki Sumatera Selatan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan penguatan akses permodalan dan pemberdayaan pelaku usaha.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan KUR. Evaluasi tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan, kesiapan pelaku UMKM, sosialisasi program, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga terkait.

Ia juga menilai, penyaluran KUR tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka penyaluran, tetapi harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha masyarakat.

Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha mendapatkan akses pembiayaan secara mudah dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga harus aktif mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang dapat dikembangkan dengan dukungan KUR.

Lamhot menegaskan, Komisi VII DPR RI berkepentingan memastikan berbagai program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan kementerian serta lembaga terkait.

Baginya, potensi besar yang dimiliki Sumatera Selatan harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, keberpihakan terhadap pelaku usaha, serta keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai program pemerintah pusat.

Komisi VII DPR RI pun berharap pertemuan yang tertunda tersebut dapat dijadwalkan kembali sehingga berbagai persoalan strategis Sumatera Selatan dapat dibahas secara langsung dan menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret. (mr/we)