//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.|Foto: Arifman/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meminta pemerintah memperketat pengawasan keselamatan transportasi di tengah gangguan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, operasional penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat harus menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama ketika kabut asap menurunkan jarak pandang dan meningkatkan risiko perjalanan.
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, keselamatan pengguna jasa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional. Karena itu, regulator dan operator transportasi tidak boleh memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca maupun jarak pandang belum memenuhi persyaratan keselamatan.
“Ketika kabut asap pekat mengepung langit Nusantara, aturan keselamatan penerbangan dan pelayaran wajib ditegakkan tanpa kompromi. Tidak boleh ada pemaksaan operasional armada jika jarak pandang berada di bawah batas minimum navigasi. Nyawa publik dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama di atas segalanya,” tegas Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Gangguan penerbangan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Kementerian Perhubungan mencatat 2.604 penerbangan berjadwal domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026. Gangguan tersebut mencakup keterlambatan, pembatalan atau penundaan, pengalihan penerbangan, hingga pesawat yang kembali ke bandara asal.
Ridwan meminta otoritas bandara dan maskapai meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta jarak pandang sebelum pesawat lepas landas maupun mendarat. Koordinasi dengan penyelenggara navigasi penerbangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga perlu diperkuat agar keputusan operasional didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini.
Di sektor laut dan penyeberangan, ia meminta syahbandar memastikan kondisi perairan aman bagi kapal, feri, dan perahu cepat (speedboat). Sementara di sektor darat, koordinasi petugas di jalur terdampak diperlukan untuk membantu pengguna jalan, mengantisipasi risiko kecelakaan, serta menjaga kelancaran distribusi logistik.
Menurut Ridwan, penanganan dampak karhutla terhadap transportasi membutuhkan koordinasi terpadu antara Kementerian Perhubungan, BMKG, penyelenggara navigasi, pemerintah daerah, dan operator transportasi. Informasi mengenai kondisi asap dan jarak pandang perlu diperbarui secara berkala agar keputusan penundaan maupun pengalihan perjalanan dapat dilakukan secara tepat.
Ia menegaskan, keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh tuntutan menjaga jadwal perjalanan. Penyesuaian operasional harus dilakukan secara terukur untuk mencegah risiko yang lebih besar bagi penumpang maupun awak transportasi.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI akan terus mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan standar keselamatan transportasi diterapkan secara konsisten, terutama di tengah kondisi darurat akibat karhutla. Evaluasi terhadap kesiapan mitigasi dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar gangguan serupa dapat ditangani secara lebih efektif. “Kita fokus menyelesaikan masalah di lapangan, tidak perlu saling menyalahkan,” pungkas legislator dari Dapil Sulawesi Tenggara itu. (fa/we)
