//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.|Foto: Yudi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peran Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam mendidik karakter anak bangsa sekaligus menyampaikan aspirasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian Muslimat NU Jabar meliputi percepatan penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Usulan-usulannya, rekomendasi-rekomendasinya betul-betul memikirkan bagaimana perkembangan tata kelola pemerintahan dan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama mengenai stunting, dunia pendidikan, dan kesehatan,” ujar Cucun seusai menerima audiensi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Cucun menilai, peran kaum ibu Muslimat NU sangat penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui pendampingan dan pembinaan anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Kita dikunjungi oleh ibu-ibu yang luar biasa. Kalau kita menanyakan bagaimana karakter anak-anak bangsa ini dididik, dilatih, kemudian dibimbing setiap hari, siapa yang punya peran besar? Inilah ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama dari Provinsi Jawa Barat yang hari ini mengunjungi Gedung DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Selain mengapresiasi peran tersebut, Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dikeluhkan masyarakat, khususnya kendala dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan serta pendataan kesejahteraan sosial.
Cucun menegaskan, berbagai aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI agar kebijakan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pendidikan, kemudian juga mengenai kesehatan, menjadi catatan penting yang harus kita selesaikan. Ada berbagai kendala di BPJS, DTKS, dan lain sebagainya. Kita pastikan aspirasi ini diselesaikan dan dituntaskan di Gedung DPR ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Dalam kesempatan itu, Cucun juga mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Ia berharap kehadiran fasilitas kesehatan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus menjadi pemicu bagi pengembangan fasilitas serupa di wilayah lain di Jawa Barat.
“Saya apresiasi karena sudah hadir sekarang Rumah Sakit Muslimat pertama di Tasikmalaya. Semoga di setiap kabupaten/kota lahir rumah sakit-rumah sakit Muslimat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Sekretaris Muslimat NU Jabar bersama jajaran pengurus, termasuk Ketua Muslimat NU Jabar Dr. Hj. R. Ella Giri Komala, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis di bidang pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Muslimat NU Jabar mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI mengaudit serta mengevaluasi peraturan dan surat edaran terkait penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Standar Nasional Pendidikan.
Muslimat NU Jabar juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif daerah yang layak sesuai upah minimum regional (UMR), serta pelatihan berbasis kompetensi dan teknologi setiap enam bulan. Selain itu, mereka mengusulkan penguatan keterkaitan antara pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), dan kebutuhan industri.
Pada sektor perlindungan sosial, Muslimat NU Jabar meminta DPR RI mendorong Kementerian Sosial mengevaluasi secara menyeluruh dan melakukan audit independen terhadap algoritma, variabel, serta indikator kemiskinan dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah tersebut dinilai penting agar pendataan penerima bantuan sosial lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara realistis.
Adapun di bidang kesehatan, Muslimat NU Jabar menekankan pentingnya pemerataan akses dan penguatan fasilitas Puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD), terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang mencakup Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Selatan, dan Cianjur Selatan.
Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi DPR RI dan pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. (pun/ssb)
