//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepanikan sempat menyelimuti pasar modal Indonesia pada Jumat (16/10/2026) setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok lebih dari 8 persen hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tengah gejolak tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fathi meminta investor tidak bereaksi berlebihan terhadap wacana penurunan status pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Menurutnya, pasar perlu menyikapi perkembangan tersebut secara proporsional karena yang disampaikan MSCI saat ini masih berupa tahap konsultasi, bukan keputusan final. Ia menilai gejolak yang terjadi di lantai bursa lebih banyak dipengaruhi sentimen dan kekhawatiran investor dibanding perubahan fundamental yang telah diputuskan.
“Saya memahami kekhawatiran investor. Tapi kita perlu melihat duduk perkaranya dengan jernih. Yang diumumkan MSCI adalah konsultasi, bukan keputusan. Keputusan akhirnya baru ditargetkan pertengahan 2027. Masih ada waktu cukup panjang untuk berbenah, dan kita tidak boleh menjual dalam kepanikan atas sesuatu yang belum terjadi,” kata Fathi melalui rilis media yang diperoleh Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Koreksi tajam yang menekan IHSG sejak awal perdagangan dinilai menjadi ujian serius bagi kredibilitas pasar modal nasional. Namun, dirinya menegaskan bahwa penghentian sementara perdagangan justru menunjukkan mekanisme proteksi pasar berjalan sebagaimana dirancang.
“Trading halt memang dibuat untuk meredam kepanikan sesaat dan memberi waktu kepada pelaku pasar mencerna informasi secara lebih rasional. Hari ini mekanisme itu bekerja sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Sorotan MSCI terhadap Indonesia, lanjut Fathi, sesungguhnya bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lembaga indeks global tersebut menyoroti sejumlah aspek mendasar, mulai dari transparansi kepemilikan saham, aksesibilitas pasar bagi investor, hingga konsistensi penegakan regulasi di sektor pasar modal.
Bagi Fathi, peringatan dari MSCI seharusnya dipandang sebagai alarm untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar, bukan sebagai vonis atas kualitas pasar modal Indonesia.
“Ini peringatan keras, sekaligus kesempatan membuktikan bahwa pasar modal Indonesia serius membenahi tata kelolanya,” tegasnya.
Karena itu, jelasnya, Komisi XI DPR meminta otoritas pasar modal bergerak cepat sebelum agenda peninjauan indeks MSCI berikutnya pada November 2026. Fathi menekankan setidaknya ada tiga langkah mendesak yang harus segera dijalankan.
Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diminta mempercepat implementasi reformasi yang selama ini telah diumumkan kepada publik. Langkah tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penyusunan peta jalan penerapan ketentuan free float minimum 15 persen.
“Kemajuan reformasi itu harus terlihat nyata dan terukur. Pasar serta investor global perlu melihat bahwa Indonesia tidak hanya membuat rencana, tetapi benar-benar menjalankannya,” kata Fathi.
Kedua, otoritas diminta memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, gejolak pasar sering kali membesar ketika ruang informasi resmi kosong dan digantikan spekulasi yang tidak terverifikasi.
“Pemerintah, OJK, dan BEI harus aktif menjelaskan perkembangan yang terjadi. Komunikasi yang terbuka akan membantu mengembalikan kepercayaan investor,” ujarnya.
Ketiga, ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. OJK, BEI, Bank Indonesia, serta pemerintah perlu bergerak dalam satu barisan untuk mengantisipasi dampak lanjutan terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.
Di tengah tekanan yang terjadi, Fathi memastikan Komisi XI DPR RI akan mengawal proses pembenahan tersebut melalui fungsi pengawasan. Pun, ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pasar modal harus menjadi prioritas agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kawasan.
“Komisi XI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan langkah-langkah perbaikan ini berjalan dengan serius dan terukur,” katanya.
Kepada investor, terutama investor ritel yang beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung pertumbuhan pasar modal domestik, Fathi mengimbau agar tidak mengambil keputusan secara emosional di tengah tingginya volatilitas.
“Saya mengajak investor untuk tetap rasional, tidak terpancing kepanikan, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi resmi serta pertimbangan yang matang,” tutup Politisi Fraksi Partai Demokrat. (um)
