//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).|Foto: Ayu/Karisma
PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi IX DPR RI menyoroti variasi menu, tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak, serta kelengkapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.
Hal tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (12/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI meninjau salah satu SPPG di Banjarbaru untuk melihat secara langsung kualitas makanan, pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung program MBG.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti salah satu menu olahan tahu yang disajikan dengan cara dikukus dan dinilai memiliki cita rasa bumbu yang kurang kuat. Menurutnya, pengolahan makanan perlu memperhatikan selera anak-anak agar makanan yang disajikan tidak berakhir sebagai sisa makanan.
“Berapa persen makanan yang tidak habis, berarti kan itu harus ada evaluasi. Kalau banyak yang nggak habis ini, artinya banyak anak yang tidak suka dengan menu tersebut,” ujar Irma.
Ia menegaskan, variasi menu dan teknik pengolahan makanan perlu dievaluasi agar sesuai dengan selera anak-anak tanpa mengabaikan standar kebutuhan gizi. Jumlah makanan yang tersisa dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat penerimaan menu oleh penerima manfaat.
Karena itu, pengelola SPPG perlu memperhatikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan menu berikutnya. Dengan demikian, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi aspek kecukupan gizi, tetapi juga dapat dikonsumsi secara optimal oleh anak-anak.
Selain kualitas menu, Irma menyoroti keterbatasan luas area SPPG yang melayani sekitar 2.300 penerima manfaat. Menurutnya, kapasitas fasilitas perlu menjadi perhatian agar sebanding dengan jumlah penerima layanan dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menyoroti penataan ruangan dan alur pelayanan di SPPG tersebut. Ia juga mempertanyakan kelengkapan fasilitas pendukung, termasuk ruang susu yang belum dilengkapi persediaan susu.
Menurut Mariana, kesiapan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan pangan bergizi perlu diperhatikan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Kelengkapan fasilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelayanan MBG agar berjalan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi IX DPR RI menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan. Evaluasi terhadap kualitas menu, penerimaan makanan, kapasitas fasilitas, dan kelengkapan sarana pendukung diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (ayu/ssb)
