Puan Minta Optimalkan Penanganan Darurat Banjir Padang: Keselamatan Warga yang Utama!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia pun meminta Pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat, dan memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.

“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Seperti diketahui, banjir bandang melanda Kota Padang pada (10/10) akibat hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Banyak warga terjebak dalam arus banjir.

Situasi penyelamatan warga yang terjebak berjalan cukup dramatis akibat arus deras banjir. Tim SAR gabungan diketahui mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah, akibat meluapnya sungai. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah derasnya arus banjir di lokasi.

Menurut Puan, hal ini menunjukkan mendesaknya pertolongan bagi warga yang terjebak dan pentingnya dukungan yang memberi keluarga keyakinan untuk segera menuju tempat aman.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya Pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi.

“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.

Adapun banjir bandang menyebabkan tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang terdampak. Lebih dari 600 jiwa juga mengungsi yang tersebar di sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi tersebut  pun masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.

Puan meminta Pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman bagi warga terdampak.

“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.

“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

Puan menilai, keputusan mengungsi perlu disertai jaminan bahwa warga terdampak memperoleh tempat berlindung yang layak serta dukungan selama keadaan belum memungkinkan untuk kembali.

Kepastian tersebut dinilai penting karena warga dapat menghadapi beberapa kekhawatiran sekaligus yaitu keselamatan anggota keluarga, rumah yang ditinggalkan, pekerjaan yang terganggu, dan kebutuhan hidup selama mengungsi.

“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.

Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu unit rumah rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat akses menuju wilayah terdampak.

Puan pun mendorong Pemerintah memastikan jaminan perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat banjir bandang.

“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Puan menilai perhatian juga perlu menjangkau keluarga yang penghasilannya terhenti akibat banjir. Menurutnya, Pemerintah perlu menyediakan arah pemulihan penghidupan melalui kebijakan yang sesuai agar warga memiliki kesempatan kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.

Ditambahkan Puan, Pemerintah perlu mendengar pengalaman masyarakat dalam menentukan langkah berikutnya sebab penjelasan mengenai keadaan wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana pemulihan harus membantu warga terdampak dalam mengambil keputusan serta menata kehidupannya."Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh cucu Bung Karno itu.

Puan juga mengingatkan pentingnya mitigasi sebagai penanganan jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.

Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pasca bencana banjir di Padang.

“Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.

Puan juga menekankan pentingnya dukungan bagi tim SAR dan relawan. Khususnya bantuan peralatan yang memadai demi memastikan penyelamatan warga berjalan maksimal dan aman untuk semua.

“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan. (rdn)