//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua DPR RI Puan Maharani.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Menurutnya, upaya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan kesehatan dan keselamatan warga yang terdampak kabut asap.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026).
Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menambah risiko kesehatan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak serta kelompok masyarakat yang rentan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tercantum dalam rilis, sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026. Data dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla tersebut juga mencatat 40.363 balita sempat mengalami ISPA.
Selain gangguan kesehatan, karhutla juga menimbulkan risiko keselamatan akibat pekatnya kabut asap. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.
Puan menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Langkah tersebut mencakup kejelasan tanggung jawab antarlembaga serta kesinambungan dukungan bagi warga selama kondisi darurat berlangsung.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
Menurut Puan, keputusan pemerintah dalam penanganan karhutla juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Ketika aktivitas warga harus disesuaikan demi keselamatan, pemerintah perlu memastikan mereka memperoleh dukungan yang memadai selama menghadapi situasi tersebut.
Ia juga mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla. Namun, upaya di lapangan perlu didukung kebijakan yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan warga.
DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal pelaksanaan penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dan perlindungan masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan bencana. (aha)
