//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami saat menyampaikan pedalaman dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII ke Batam, Kepulauan Riau.|Foto: Arifman/jk
PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi XII DPR RI Iyeth Bustami meminta pemerintah dan badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) mencari solusi konkret untuk mengatasi antrean solar bersubsidi yang menyulitkan nelayan di wilayah pesisir. Ia menilai, kemudahan akses bahan bakar perlu menjadi perhatian, terutama bagi nelayan di pulau-pulau kecil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh solar.
Persoalan tersebut disampaikan Iyeth berdasarkan pengalamannya mengunjungi sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Riau, antara lain Kepulauan Meranti, Pulau Rupat, dan Bengkalis. Dalam pendalaman bersama mitra sektor energi pada Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026), dirinya menggambarkan panjangnya antrean solar yang harus dihadapi nelayan.
“Di sana ngeri, solarnya ngantri. Antrean solarnya panjang sekali, kita merasa kasihan karena nelayan-nelayan itu kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi,” ujar Iyeth.
Ia menilai, persoalan distribusi BBM di wilayah pesisir perlu ditangani dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta potensi gangguan cuaca. Salah satu alternatif yang perlu dikaji ialah penyediaan fasilitas penampungan atau sarana penyaluran BBM di pulau-pulau kecil agar nelayan lebih mudah memperoleh bahan bakar.
“Bagaimana sebenarnya solusi penyelesaiannya dari BPH Migas maupun Pertamina Patra Niaga? Apa langkah konkret yang harus kita kerjakan?” tanyanya.
Selain itu, Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan risiko yang dihadapi nelayan ketika harus menempuh perjalanan jauh menggunakan perahu untuk mendapatkan BBM. Perjalanan tersebut, imbuhnya, dapat membahayakan keselamatan apabila persediaan bahan bakar habis sebelum mereka mencapai lokasi tujuan.
Dalam pertemuan itu, BPH Migas maupun Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan BBM nelayan memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait serta penyesuaian dengan kebutuhan setiap wilayah. Penyediaan sarana penyaluran juga menghadapi tantangan apabila volume kebutuhan di suatu lokasi belum memadai untuk mendukung keekonomian usaha.
Menutup pernyataan, Iyeth menyampaikan Komisi XII DPR RI akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, kendala distribusi solar bersubsidi di wilayah pesisir dan kepulauan dapat dicarikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan. (arm/um)
