MKD Minta Polres Garut Bantu Awasi Dugaan Pemalsuan TNKB DPR

PARLEMENTARIA, Garut — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Garut membantu mengawasi dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Menurutnya, keterlibatan kepolisian diperlukan untuk membantu MKD melakukan pengawasan di lapangan.

“Tadi kita menekankan tentang bagaimana sering terjadi adanya pemalsuan nomor kendaraan daripada DPR yang pernah terjadi,” kata Adang kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Garut, Rabu (9/9/2026).

Adang mengatakan kerja sama antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas MKD, khususnya dengan kepolisian daerah. “Kehadiran MKD di sini adalah dalam rangka kerja sama antarlembaga, karena kita ingin kerja-kerja dari MKD mendapatkan bantuan dari kepolisian daerah, khususnya Polres Garut,” ujarnya.

Perihal pemalsuan TNKB khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI menjadi perhatian MKD menyusul adanya laporan masyarakat terkait maraknya pemalsuan nomor kendaraan tersebut. Karena itu, MKD meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Garut, menindak tegas apabila menemukan dugaan pemalsuan TNKB.

Apalagi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota.

Sementara itu, Kapolres Garut, AKBP Niko N. Adi Putra, menyambut baik kunjungan kerja MKD DPR RI. Ia menilai pertemuan tersebut memperkuat kolaborasi dan sinergi antara DPR RI dengan Polri, khususnya Polres Garut.

“Ya, tentunya kami mewakili segenap anggota Polres Garut merasa bangga dan merasa terhormat bahwa kami hari ini, Alhamdulillah, bisa menerima kunjungan kerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI,” kata Niko.

Niko mengatakan salah satu materi yang disampaikan MKD dalam kunjungan tersebut adalah sosialisasi TNKB. Menurutnya, informasi tersebut penting bagi jajaran kepolisian yang bertugas di lapangan.

“Beberapa hal tadi, poin-poin yang disampaikan oleh beliau dan juga oleh timnya, yaitu terkait dengan tiga hal poin utama. Terkait dengan tugas daripada Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri, kemudian beberapa keanggotaan yang masuk di dalam anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dan juga terkait sosialisasi TNKB,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut memberikan kejelasan bagi jajaran Polres Garut mengenai pihak yang dapat dihubungi serta langkah yang perlu dilakukan ketika menemukan persoalan di lapangan.

“Besar harapan kami, dengan pemberitahuan dan sosialisasi hari ini, menjadi terbuka bagi kami untuk bisa menghubungi siapa dan untuk bisa melangkah seperti apa,” tutur Niko.

Niko menambahkan, pemahaman tersebut akan membantu anggota Polsek maupun anggota lalu lintas ketika menjalankan tugas di lapangan. “Karena terkait dengan anggota Polsek maupun anggota lalu lintas yang ada di lapangan nantinya, Alhamdulillah ini sangat kami tunggu dan kami nantikan,” pungkasnya. (hal/aha)