//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Okoen saat memimpin Kunjungan Kerja reses Komisi XII DPR di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.|Foto : Safitrestu/Alma
PARLEMENTARIA, Bandung Barat – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengungkap dua faktor utama yang menyebabkan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera, yakni terganggunya distribusi serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu segera ditangani agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga.
Hal itu disampaikannya saat ditemui oleh Parlementaria usai memimpin pertemuan Komisi XII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (23/7/2026). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi XII DPR RI ke Sumatera, Dony menjelaskan bahwa gangguan distribusi menjadi penyebab utama keterlambatan pasokan BBM ke sejumlah daerah.
"Masalah yang paling utama terjadi karena angkutan. Keterlambatan distribusi menyebabkan antrean di sejumlah wilayah," ujar Dony.
Ia menjelaskan, salah satu kendala distribusi muncul setelah puluhan pengemudi truk tangki berada dalam proses pengawasan sehingga armada pengangkut BBM tidak dapat beroperasi secara normal. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok dan keterlambatan distribusi BBM ke masyarakat.
Selain persoalan distribusi, Dony juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali. Praktik tersebut menyebabkan penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran dan turut memperparah antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
"Ada pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar yang bukan untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk dijual kembali. Praktik seperti ini harus dihentikan karena membuat distribusi tidak tepat sasaran," tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat agar pasokan berjalan lancar dan masyarakat yang berhak benar-benar memperoleh manfaat dari program subsidi pemerintah. Ia juga meminta satuan tugas terkait menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal.
"Dari hasil kunjungan lapangan, kami meminta Satgas melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat agar persoalan ini tidak terus berulang," katanya.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi guna menjamin ketersediaan pasokan, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (sr/um)
