Komisi XI Soroti Realisasi PSO Non-Energi, Pastikan Harga dan Stok Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran negara melalui BUMN dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang menjadi fokus Komisi XI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah direksi BUMN pada Kamis (2/4/2026) di Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar untuk memastikan kebijakan subsidi non-energi benar-benar dirasakan masyarakat

Rapat dengan agenda pembahasan realisasi Public Service Obligation (PSO) bidang non-energi tersebut dihadiri sejumlah BUMN yang mengemban tugas pelayanan publik, antara lain PT Pupuk Indonesia (Persero), PT KAI (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Perum DAMRI, dan Perum BULOG. 

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menggambarkan bahwa BUMN-BUMN ini memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Ia mencontohkan layanan transportasi DAMRI, ASDP, dan Pelni yang menjangkau daerah perbatasan, serta peran PT Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Hari ini kami ingin memastikan kepada masyarakat Indonesia melalui rapat dengar pendapat ini bahwa BUMN-BUMN ini dalam menjalankan programnya negara seperti subsidi ini sudah berjalan seperti apa? Sehingga masyarakat bisa diyakinkan kebijakan-kebijakan negara ini yang terkait mempertahankan harga dan sebagainya itu bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya dari meja pimpinan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan agar kebijakan stabilisasi harga tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus dipastikan barang tersedia di masyarakat. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada situasi di mana harga terkendali tetapi barang sulit didapat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan stok menjadi hal krusial dalam pelaksanaan PSO non-energi.

“Jangan sampai kemudian tersiar, oh memang harga enggak naik tapi barangnya enggak ada. Nah inilah yang perlu sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Sebagai contoh, Misbakhun menyoroti kinerja Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan. Ia menyebut, capaian stok pangan saat ini menjadi indikator penting menuju kedaulatan pangan nasional. DPR ingin memastikan data stok, penguasaan pasar, serta distribusi benar-benar terkelola dengan baik.

“Contoh Bulog ini mencapai persediaan pangan tertinggi dalam sejarah tanpa impor. Artinya Pak, kita sudah mulai membicarakan kedaulatan pangan. Dan berapa persen stok itu dimiliki oleh bulog? berapa market share-nya dan sebagainya,” tuturnya

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Perum BULOG menjelaskan bahwa stok beras di gudang BULOG saat ini mencapai 4.387.469 ton, tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026, BULOG mendapat penugasan penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828.000 ton dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai zona. 

BULOG juga menjalankan program bantuan pangan, dengan realisasi penyaluran pada Februari–Maret mencapai 644.888 ton beras dan 137.977.632 liter untuk lebih dari 33 juta penerima manfaat.

Dari sisi pupuk, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa kondisi pasokan nasional berada dalam posisi kuat di tengah dinamika global. Kapasitas produksi pupuk mencapai 14,6 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan domestik, baik subsidi maupun non-subsidi. Ia menegaskan bahwa Indonesia bahkan berperan sebagai penyangga stabilitas ekosistem pangan dunia, dengan pasokan urea yang diproduksi di dalam negeri.

“Tadi sudah disampaikan gejolak dunia tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap ketersediaan pupuk di Indonesia dan dipastikan mengenai HET penurunan 20% itu tetap berjalan,” ujar Misbakhun menanggapi paparan Rahmad. (uc/aha)