PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengganti kapal-kapal yang telah berusia tua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kardaya saat diwawancarai oleh Parlementaria usai menghadiri langsung peninjauan kondisi dan kelaikan KM Kelimutu bersama PT Pelni (Persero) dalam rangka pengawasan Efektivitas Pelaksanaan PMN Tunai Tahun 2025 yang digelar di Terminal Penumpang Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).

“Awalnya, PELNI ini minta PMN untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan sudah tidak layak. Pada prinsipnya ini sudah disetujui. Apalagi Presiden Prabowo sangat menekankan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan rakyat menjadi prioritas,” ujar Kardaya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan Komisi XI DPR juga ingin memastikan adanya perubahan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah tidak menghambat proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Kita melihat yang dulu kita kasih itu sekarang bagaimana progresnya, perkembangannya. Dengan adanya perubahan otoritas yang tadinya di Kementerian Keuangan sekarang ke Danantara, kita minta bagaimana perkembangannya supaya jangan sampai perubahan-perubahan ini mengakibatkan tertundanya servis untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan kembali bahwa PMN yang diberikan negara harus benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan PELNI. Sebab, jelasnya, PELNI merupakan perusahaan yang menjalankan penugasan Public Service Obligation (PSO) untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat antarpulau.

“Kita minta supaya PELNI diberikan dana-dana yang terkait dengan PMN itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk servis ke masyarakat. Karena ini PSO, kalau hanya dihitung dari sisi untung-ruginya seperti perusahaan biasa tentu tidak tepat. Ukuran kita adalah pelayanan ke masyarakatnya,” jelas Kardaya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan Komisi XI DPR akan konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan PMN yang telah diberikan kepada Pelni. Menurutnya, dukungan negara harus diikuti dengan keseriusan perusahaan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Jangan sampai dukungannya kita kasihkan, fasilitasnya kita kasihkan, permodalannya kita kasihkan, lalu dia tidak begitu serius menjalankan fungsinya. Makanya kita ke sini meninjau bagaimana masalahnya, naik ke kapalnya, dan melakukan komunikasi langsung dengan para penumpang,” katanya.

Terkait keberadaan armada yang telah berusia tua, Kardaya menjelaskan aspek pemeliharaan menjadi faktor penting dalam menjaga kelayakan operasional kapal. Namun demikian, tegasnya, program peremajaan armada tetap harus menjadi perhatian demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

“Pemanfaatannya tergantung pemeliharaan. Namun demikian, tetap kita memperhatikan untuk melakukan peremajaan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi yang utama. Jangan sampai kita membiarkan kapal-kapal yang sudah tua dan tidak laik masih tetap dipakai. Kasihan rakyat yang memakainya, karena sebagian besar pengguna PELNI adalah masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kardaya juga menilai keberhasilan PMN kepada Pelni harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan negara, bukan semata-mata keuntungan perusahaan. “Kalau PMN itu ukurannya manfaat bagi rakyat, manfaat bagi negara utamanya. PELNI mendapatkan bantuan dari negara sehingga bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kita tidak mau masyarakat dilayani tidak baik,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil dialog dengan para penumpang, ia meyakini pelayanan PELNI saat ini sudah cukup baik. Meski demikian, dirinya berharap kualitas layanan terus ditingkatkan agar semakin memenuhi harapan masyarakat.

“Secara garis besar yang dilakukan oleh Pelni itu cukup baik. Tetapi kita mengharapkan ke depannya jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah memberikan PMN kepada PT PELNI melalui PP Nomor 53 Tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun; dan PP Nomor 53 Tahun 2025 sebesar Rp2,5 triliun. PMN tersebut akan digunakan untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru sebagai pengganti armada yang telah berusia tua, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan pelayaran, dan konektivitas antar wilayah. (pun/um)

Legislator Evaluasi PMN PELNI untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

Kardaya Warnika: PMN PELNI Harus Optimal untuk Pelayanan Transportasi Laut Masyarakat