//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV,.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan pentingnya penguatan dan penambahan anggaran dalam upaya mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Titiek, Komisi IV menaruh perhatian serius terhadap kondisi petani dan nelayan di wilayah terdampak bencana yang kehilangan lahan dan sumber mata pencaharian. Ia menyebutkan, banyak lahan pertanian yang tidak dapat segera difungsikan kembali meskipun nantinya dilakukan rehabilitasi.
“Ini menyangkut sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan. Banyak sawah petani yang tidak bisa ditanami lagi. Kalaupun direhabilitasi, tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam masa menunggu proses rehabilitasi lahan, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, Komisi IV mempertanyakan langkah konkret kementerian terkait dalam menjamin mata pencaharian petani dan nelayan selama masa pemulihan pascabencana.
“Kami mempertanyakan, dalam menunggu rehabilitasi ini, apakah masyarakat masih memiliki mata pencaharian, dan bagaimana tindakan dari kementerian-kementerian terkait untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Titiek menjelaskan bahwa penanganan pascabencana memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, mengingat bencana terjadi di sejumlah wilayah. Ia menyebutkan secara khusus daerah seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara menjadi perhatian dalam pembahasan rapat kerja tersebut.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan program pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berjalan seiring dengan dukungan anggaran yang cukup agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami mendorong agar penanganan dan pemulihan pascabencana ini didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas,” tegas Titiek.
Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. •fa/aha
