PARLEMENTARIA, Surakarta - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Jumat (22/5/2026), untuk meninjau dinamika tata ruang dan permasalahan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kunjungan ini merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam merespons isu nasional terkait regulasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk melihat spesifikasi kebutuhan terkait kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan demi memberikan proteksi bagi tata ruang kota, namun di sisi lain tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan lahan sawah dilindungi yang jumlahnya mencapai 87,5 persen dari total area yang telah ditentukan.

"Kami datang ke Kota Surakarta untuk melihat spesifikasi kebutuhan terkait dengan kemungkinan adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan untuk kita memberikan proteksi bagi tata ruang kota di satu pihak, di pihak yang lain agar juga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan untuk lahan sawah dilindungi," ujar Rifqi kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, ke Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Rifqi menyoroti fenomena di Kota Surakarta yang merepresentasikan kondisi banyak kota lain di Indonesia, di mana wilayah yang sempit dihadapkan pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam pertemuan tersebut, ia turut menerima aspirasi dari organisasi pengembang yang terdampak langsung akibat penetapan lahan. Banyak pengembang mengalami kredit macet karena tanah yang telah dibeli dan dibangun dengan skema kredit perbankan tiba-tiba ditetapkan sebagai LSD di tengah perjalanan bisnisnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan persoalan ini sebagai isu nasional dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya di DPR RI. Menurutnya, persoalan ini sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut masalah pertanahan dan tata ruang, tetapi juga memiliki dampak ikutan yang luas bagi sektor lain.

"Ini menjadi isu nasional dan kami berjanji akan menindaklanjutinya di DPR RI. Kami berterima kasih kepada Pemko Surakarta yang hari ini dipimpin oleh Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, beserta seluruh stakeholders termasuk organisasi pengembang yang telah menyuarakan dan menyampaikan kondisi objektif di sini. Persoalan ini bukan hanya persoalan pertanahan tata ruang, ikutannya banyak sekali," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperjuangkan penyesuaian peruntukan lahan agar lebih relevan dengan karakteristik Kota Surakarta yang padat dan berfokus pada investasi.

"Kami mewakili Pemerintah Kota Surakarta sangat mengapresiasi dan terima kasih atas penjaringan dari Komisi II di mana permasalahan yang ada di tata ruang kami, bagaimana penataan lahan sawah yang sangat-sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan hanya 1,2 persen dari total peruntukan untuk produktivitas pertanian di kota kami, sehingga kami mengusulkan menuju ke 6 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Astrid menjelaskan bahwa Pemkot Surakarta berkomitmen mengarahkan masa depan kota ke arah urban farming serta memperkuat sinergi dengan kabupaten penyangga untuk menjamin distribusi logistik kawasan.

"Kami tadi juga menyampaikan arah untuk Kota Surakarta ke depan akan lebih mendorong ke tanaman pangan di bidang urban farming. Kemudian bagaimana Kota Surakarta dengan kabupaten-kabupaten penyangganya bisa menjadi bagian dari distribusi logistik yang cukup untuk kawasan Solo Raya," imbuhnya. (tra/aha)

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

Waduk Jlantah Bisa Cetak 1.500 Hektare Sawah Baru dan Sumbang Surplus Lahan

Komisi II Desak Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

Sinkronisasi Tata Ruang Bermasalah, Pemekaran Solo Raya Ancam Alih Fungsi Lahan Sawah