Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat raker dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Foto: Arief/Man. Ketua Komisi V DPR RI
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia dalam RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023). Foto: Oji/Man. Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pendataan sistem pertanian Indonesia. Menurutnya, pendanaan program pertanian sejauh ini tidak transparan peruntukannya.
Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana dalam foto bersama usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) BP Batam, di Tangerang, Banten, Minggu (29/10/2023). Foto: Ist/nr. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan realisasi investasi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman. Foto: Oji/nr. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman menegaskan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan yang dilarang. Meski demikian, ia berharap Pemerintah
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto. Foto: Oji/nr. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyambut baik langkah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melakukan penghapusan kredit macet UMKM terdampak Covid-19. Ia
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Dok/Man. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai APBN tidak kuat untuk menanggung biaya program pensiun dini PLTU batu bara. Terlebih lagi
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto: Oji/nr. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian ESDM untuk segera menyuntik mati PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aturan baru bagi nelayan yang harus menggunakan aplikasi untuk membeli solar bersubsidi. Melihat hal tersebut,