Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Foto: Geraldi/nr. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Perindustrian di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Oji/nr. Anggota Komisi VII
Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Geraldi/nr. Anggota
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Gerald/Man. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G.
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Geral/Man. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Geral/Man. Anggota Komisi IV DPR RI Riezky
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten pada Jumat (9/6/2023). Foto: Safitri/nr. Wakil Ketua Komisi V DPR
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin RDP Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Foto: Oji/nr. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Mineral dan Pertambangan (Minerba) KESDM
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat mengikuti RDP di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Foto: Oji/nr. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kinerja dan investasi
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Foto: eno/man. Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian