Anggota DPR RI Subardi dalam Sosialisasi 4 Pilar Bangsa, di Papringan, Caturtunggal, Sleman, Provinsi DIY. Foto: Ist/nr. Peringatan Hari Lahir Pancasila tak lepas dari aspek historis. Kala itu, Bung Karno sebagai perumus
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Dep/nr. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Munchen/nr. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperkuat pengawasan pemberian visa bagi warga negara Indonesia
Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan kasus pelecehan seksual bukanlah delik aduan, melainkan delik pidana umum jika korbannya masih
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kasus persetubuhan anak di Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah tindakan bejat. Karena itu, ia meminta 11
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah menjamin rakyat tidak akan dipersulit dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada program
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin. Foto: Runi/nr. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong evaluasi terhadap alat keamanan di Papua. Ia menekankan Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk
Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin saat menjadi Moderator dalam sesi Diskusi Panel dengan tema “Supporting Inclusive Economic Growth through Drug-Free ASEAN”, di Lido, Bogor. Foto: Ridwan/nr. DPR RI melaksanakan Sidang ke-6 ASEAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani terus menekankan pentingnya penerbitan aturan turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 12Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual