Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di di Kantor BBPMP, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Foto: Dipa/Mahendra
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno menegaskan adanya dua isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Keduanya itu ialah penguatan pendidikan karakter serta peningkatan konektivitas antara lulusan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Terkait pendidikan karakter, Puti menilai berbagai persoalan sosial dan dinamika di lingkungan sekolah saat ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya nation character building. Ia menekankan bahwa pembentukan karakter harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pendidikan, baik yang dihasilkan pemerintah maupun DPR RI.
“Beberapa masalah yang kita temui itu bermuara pada pendidikan karakter atau nation character building. Ini harus benar-benar kita sikapi bersama di dalam kebijakan-kebijakan kita ke depan di Komisi X, baik dari pemerintah maupun dari undang-undang yang nanti akan dihasilkan oleh kami,” tegasnya saat ditemui di Kantor BBPMP, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026).
Legislator Dapil Jawa Timur I ini juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali ruang-ruang pembentukan karakter seperti kegiatan kepramukaan serta penguatan muatan lokal dan budi pekerti di sekolah. Menurutnya, ketegasan guru dalam mendisiplinkan siswa tidak seharusnya serta-merta dimaknai sebagai bentuk pelanggaran, melainkan bagian dari proses pendidikan.
“Tidak hanya fungsi negara untuk memberikan pendidikan karakter, tetapi keluarga juga bertanggung jawab mendidik anak-anaknya untuk cinta tanah air, memiliki akhlak, moral, etika, dan menjadi generasi yang kompetitif namun tetap memiliki sopan santun,” jelas Politisi PDI-Perjuangan ini.
Kemudian, selain isu karakter, Puti juga menyoroti tantangan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Meski angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah di Jawa Timur tergolong baik secara nasional, ia mencatat adanya penurunan signifikan pada jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi yang perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, Jawa Timur sebagai provinsi dengan kawasan industri berskala nasional memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja muda. Namun, ia melihat belum adanya kesesuaian optimal antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di daerah tersebut.
“Saya melihat belum ada mix and match antara kelulusan SMA, SMK maupun pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri yang sangat dibutuhkan untuk Jawa Timur ini,” tutupnya, seraya mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar lulusan pendidikan di Jawa Timur lebih siap dan terserap di pasar kerja. •dip/aha