E-Media DPR RI

Stok Beras Melimpah Jangan Sampai Abaikan Masyarakat Miskin Kesulitan Penuhi Kebutuhan Pangan

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam Kunjungan Reses Komisi X DPR RI di di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Foto: Galuh/Mahendra.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam Kunjungan Reses Komisi X DPR RI di di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Foto: Galuh/Mahendra.

PARLEMENTARIA, Kabupaten Semarang – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti kondisi memprihatinkan perpustakaan SD Negeri 1 Ungaran saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI. Ia menemukan ruang perpustakaan dalam keadaan pengap dengan banyak buku yang diduga rusak akibat kebocoran bangunan.

“Ketika masuk SD Negeri 1 Ungaran, kebetulan kami disuruh masuk ke perpustakaan, langsung terasa pengap. Seperti ada banyak buku yang kena air. Dan ternyata benar, lantainya tiga, kemudian paling bawah itu dipakai untuk perpustakaan. Banyak bukunya, tapi memang bocor,” ujarnya kepada Parlementaria saat meninjau SD Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perpustakaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, situasi tersebut juga dinilai berbahaya bagi kesehatan petugas maupun siswa yang berada di dalam ruangan.

“Di samping sangat berbahaya, baik petugas perpustakaan atau siapapun yang datang ke situ, bisa berisiko gangguan kesehatan,” tegasnya.

Fikri menekankan bahwa persoalan infrastruktur sekolah, termasuk perpustakaan SD dan SMP, memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, ia menilai perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan akibat pengurangan dana transfer daerah.

“Memang sesuai kewenangannya, SD dan SMP itu kewenangan kabupaten/kota. Tetapi kalau memang ada sentuhan dari pusat. Karena Pemda sekarang sedang kesulitan akibat dana transfer daerah yang dikurangi,” jelasnya.

Ia berpandangan bahwa dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh. Terlebih, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saat ini dinilai masih relatif terbatas.

“Kebetulan memang anggaran Perpusnas masih sangat sedikit, sekitar 300 sekian miliar. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kami datang, Komisi X juga memberikan catatan khusus. Karena kenyataannya seperti ini, untuk kemudian diadvokasi di ruang-ruang sidang nanti,” pungkasnya. •gal/aha