Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat, (20/02/2026). Foto: Zulfikar/Alma.
PARLEMENTARIA, Bandung – Provinsi Jawa Barat memiliki potensi energi panas bumi (geothermal) yang sangat besar. Dalam hal transisi energi, Jawa Barat mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 24,46 persen pada 2024, yang melampaui target RUED. Meski potensinya masif, Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menemukan adanya penolakan kuat dari masyarakat akar rumput akibat minimnya sosialisasi.
Salah satu contoh kasus terjadi di sekitar kawasan Gunung Tampomas, Sumedang, di mana proyek geothermal saat ini sedang dalam proses lelang dan penetapan pemenang. Ateng mengungkapkan bahwa narasi yang diterima masyarakat sangat bertolak belakang dengan paparan pemerintah.
“Pemerintah dan pengembang selalu menyampaikan bahwa geothermal ini energi terbarukan, stabil, dan ramah lingkungan. Namun masyarakat justru mendapat informasi bahwa geothermal akan mengurangi debit air, menimbulkan kebisingan, bau belerang, hingga ketakutan akan bencana longsor karena lokasinya di pegunungan,” ujar Ateng kepada Parlementaria di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat, (20/02/2026).
Ketakutan ini diperparah dengan minimnya bukti nyata pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi bagi warga desa di sekitar kawasan pembangkit. Masyarakat merasa tetap marjinal dan seperti “dipinggirkan di pinggir hutan”.
“Bahkan masyarakat punya prinsip ‘Biarlah panasnya ada di dalam bumi, daripada panas di hati kami.’ Ini menunjukkan tingkat kekhawatiran yang luar biasa. Oleh karena itu, jika ingin melakukan eksplorasi panas bumi yang menjadi andalan Jawa Barat, pemerintah harus mengantisipasi penolakan ini dengan pendekatan persuasif, edukasi masif, dan jaminan kesejahteraan yang nyata bagi warga,” tutup Politisi Fraksi PKS ini. •upi/rdn