E-Media DPR RI

Komisi VII Soroti Integrasi Industri dan Penguatan UMKM di Jawa Tengah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026). Foto: Ssb/Karisma.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026). Foto: Ssb/Karisma.

 

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya integrasi sektor perindustrian, penguatan UMKM, serta optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Hal itu disampaikannya saat  memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/2/2026).

Saraswati menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya pada lingkup tugas Komisi VII yang meliputi bidang perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, sarana publikasi, dan standardisasi nasional. “Kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, tantangan, dan perkembangan sektor-sektor strategis di Jawa Tengah, yang kami pandang sebagai salah satu barometer transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.Ia menekankan, Jawa Tengah memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan industri baru, terutama dengan hadirnya Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal. Kedua kawasan ters

ebut dinilai berperan sebagai simpul konektivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai potensi wilayah di Pulau Jawa. Namun demikian, Komisi VII menyoroti pentingnya integrasi industri besar dengan rantai pasok industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat. Saraswati menegaskan perlunya kesiapan infrastruktur utilitas, seperti pasokan gas dan listrik, serta strategi pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan kawasan industri.

Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Komisi VII juga menaruh perhatian terhadap pengembangan destinasi prioritas, khususnya kawasan Borobudur. Penguatan konektivitas dan amenitas di destinasi penyangga dinilai krusial agar dampak ekonomi menyebar ke daerah sekitar. Selain itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus pembahasan. “Produk ekonomi kreatif Jawa Tengah harus memiliki perlindungan hukum dan daya saing global. HKI menjadi instrumen penting agar karya anak bangsa tidak mudah diklaim pihak lain,” tegasnya.

Terkait UMKM, Komisi VII memberikan perhatian khusus pada persoalan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan (unbankable), percepatan sertifikasi halal, serta penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam ekosistem industri nasional. Dalam konteks promosi dan sarana publikasi, Komisi VII juga mendorong optimalisasi peran lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan ANTARA dalam mempromosikan destinasi wisata unggulan Jawa Tengah serta mendukung publikasi event internasional yang akan digelar di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Saraswati mengingatkan agar pertumbuhan industri manufaktur tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan industri dan pariwisata harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. “Hasil diskusi dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan dukungan regulasi yang tepat sasaran, guna mendorong pembangunan yang berdaya saing dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Kunjungan kerja reses tersebut dihadiri Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan kementerian/lembaga mitra kerja Komisi VII, serta pemangku kepentingan di sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. •ssb/aha