Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat rapat Kunjungan Kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya bersama Wali Kota Mataram, Rabu (11/2/2026). Foto: Upi/Karisma.
PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan lampu hijau terhadap kebijakan lima hari sekolah (Full Day School) yang mulai diterapkan di Kota Mataram. Namun, dukungan tersebut disertai catatan tebal: efektivitas belajar mengajar harus menjadi prioritas utama.
Lalu Hadrian menegaskan, perubahan pola hari sekolah ini tidak boleh sekadar mengikuti tren, melainkan harus benar-benar menjamin peningkatan kualitas pendidikan. “Selama Pemerintah Kota Mataram bisa menjamin itu berlangsung dengan baik, selama kegiatan tersebut bisa mengefektifkan proses belajar mengajar, ya tentu kami dukung,” ujar Lalu Hadrian di sela-sela rapat Kunjungan Kerja Panja Pelestarian Cagar Budaya bersama Wali Kota Mataram, Rabu (11/2/2026).
Politisi PKB ini mencontohkan DKI Jakarta dan beberapa daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan sistem lima hari sekolah. Menurutnya, kunci keberhasilan sistem ini terletak pada pengawasan ketat, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Nah, yang terpenting adalah pengawasan dari pemerintah kota, dari legislatif, untuk efektivitas proses belajar mengajar. Kalau ternyata 5 hari lebih efektif dibandingkan 6 hari, ya monggo, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak efektif, ya kembali lagi seperti semula,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran sinkronisasi jadwal sekolah dengan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lalu Hadrian menilai hal tersebut bersifat teknis dan bisa disesuaikan. “Nah, kalau MBG ini kan operatornya adalah Badan Gizi Nasional, tentu harus menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Contoh di Jakarta 5 hari, maka MBG nya beroperasi 5 hari,” jelasnya.
Menanggapi isu teknis pembagian jatah makan di mana siswa yang sekolah 5 hari mungkin menerima porsi ganda atau penyesuaian untuk hari ke 6, Lalu Hadrian mengakui bahwa teknis detail tersebut berada di ranah Badan Gizi Nasional yang bermitra dengan Komisi IX. Namun, ia menekankan agar masyarakat melihat tujuan mulia dari program tersebut.
“Secara teknis, kami di Komisi 10 tidak tahu ya, karena memang mitra MBG itu ada di Komisi 9. Tetapi kami berharap tujuan MBG itu sangat mulia. Terkait ada kesalahan, ada hal-hal di luar prosedur, ya tentu harus diperbaiki,” imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, Lalu Hadrian menemukan fakta bahwa program MBG sebenarnya sangat diminati masyarakat. Kualitas program ini, menurutnya, sangat bergantung pada penyedia makanan atau “dapur” yang ditunjuk. “Ternyata banyak yang suka MBG itu. Jadi tergantung dapurnya. Kalau dapurnya nakal, patut diprotes. Kalau yang sudah baik-baik saja, ya patut kita dukung,” pungkas.
Ia mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program ini agar tujuan perbaikan gizi anak sekolah dapat tercapai tanpa dikotori oleh oknum penyedia yang tidak bertanggung jawab. •upi/aha