Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Ke Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi, Rabu (11/02/2026), Foto: Runi/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Potensi cagar budaya Banyuwangi dinilai luar biasa dan layak mendapat panggung nasional bahkan internasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kekayaan sejarah daerah tersebut tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dipromosikan secara masif dan strategis.
Dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Ke Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi, Rabu (11/02/2026), Fikri menekankan bahwa cagar budaya tidak boleh berhenti pada penetapan administratif, tetapi harus menjadi kekuatan ilmiah, kultural, sekaligus ekonomi.
“Kalau tidak dimediakan, sekarang ini ‘no viral, no justice; no viral, no program’. Mau tidak mau, potensi Banyuwangi harus diviralkan. Semua orang harus tahu bahwa ini pusat cagar budaya yang luar biasa,” ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Ia menyebut sejumlah situs penting seperti Kampung Inggris dan jejak sejarah Kerajaan Blambangan yang memiliki nilai strategis dalam narasi sejarah nasional. Menurutnya, banyak kekayaan sejarah daerah yang belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.
“Banyuwangi punya situs dari masa prasejarah hingga era kerajaan. Ini bukan hanya warisan lokal, tetapi bagian dari identitas bangsa,” tegasnya.
Fikri juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan cagar budaya sebagai destinasi wisata berbasis riset dan edukasi. “Di banyak negara seperti Turki, pengusaha dan pemerintah berjalan berdampingan mengembangkan situs sejarah. Tanpa bisnis, sulit berkembang. Tapi tanpa riset dan regulasi yang kuat, juga tidak akan berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media harus dibangun secara sistematis. Promosi yang kuat, publikasi ilmiah, serta dukungan regulasi menjadi kunci agar Banyuwangi diakui sebagai pusat cagar budaya berskala nasional dan internasional.
“Ini peluang besar. Cagar budaya punya nilai ilmiah, nilai ekonomi, dan nilai kebangsaan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara serius dan kolaboratif,” tutup Fikri. •rni/rdn